Koranindopos.com, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penggerak ekonomi desa melalui peningkatan penyerapan hasil produksi pangan lokal. Hingga pertengahan 2026, program tersebut telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal, yang terdiri atas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), kelompok tani, kelompok peternak, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah akan terus memperkuat sinergi antara Program MBG dan KDMP untuk memperluas penyerapan hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi berbasis desa.
“Saat ini, Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM,” ujar Zulkifli Hasan, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pangan lokal yang sangat beragam dan tidak hanya bergantung pada komoditas beras. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar berbagai komoditas pangan lokal menjadi bagian penting dalam rantai pasok Program MBG.
“Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Karena itu, pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program MBG dan KDMP sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM,” katanya.
Zulkifli menjelaskan, penguatan pemanfaatan pangan lokal merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih berkelanjutan.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap kebutuhan bahan baku Program MBG dapat dipenuhi dari hasil produksi masyarakat di berbagai daerah sehingga memberikan nilai tambah bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.
Menurutnya, kolaborasi antara Program MBG dan KDMP juga akan memperkuat rantai pasok pangan nasional serta menciptakan pasar yang lebih stabil bagi berbagai komoditas pangan lokal.
“Ketersediaan air, tanah yang subur, dan ekosistem yang terjaga merupakan modal utama bagi keberlanjutan produksi pangan nasional,” ujarnya.
Selain meningkatkan produktivitas sektor pangan, Menko Pangan menegaskan bahwa upaya menjaga ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan agar keberlanjutan produksi dapat terjaga dalam jangka panjang.
Pemerintah juga berharap sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, koperasi, kelompok tani, serta pelaku usaha dapat mempercepat terwujudnya sistem pangan nasional yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, data Badan Gizi Nasional (BGN) pada April 2026 menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap daerah melalui peningkatan penyerapan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Di Provinsi Jawa Barat, misalnya, keberadaan sekitar 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp6 triliun setiap bulan.
BGN mencatat sekitar 70 persen anggaran setiap SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan baku, sementara sekitar 95 persen dari kebutuhan tersebut dipenuhi oleh produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Skema tersebut diharapkan mampu memperluas pasar bagi hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa melalui peningkatan aktivitas usaha dan penciptaan rantai pasok pangan yang berkelanjutan.
