Koranindopos.com, JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) terus berupaya melakukan percepatan penurunan stunting. Bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI dan Ikatan Konselor Menyusui Indonesia (IKMI), BKKBN menyelenggarakan Webinar Promosi dan KIE tentang Pengasuhan 1000 HPK (Seribu Hari Pertama Kehidupan) untuk Percepatan Penurunan Stunting Seri 5: Manajemen Laktasi pada Ibu Bekerja, (14/9).
Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si dalam webinar itu mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam upaya penurunan stunting adalah manajemen laktasi. Hal ini harus dilakukan semaksimal mungkin, karena laktasi penting untuk kesehatan, gizi, dan tumbuh kembang anak.
“ASI tidak akan pernah tergantikan oleh makanan apapun juga, ASI memiliki manfaat dan kandungan gizi yang hebat dan luar biasa,” kata Kurniasih.
Meskipun bekerja bukan halangan bagi ibu untuk terus menyusui, namun bekerja seringkali menjadi salah satu alasan kendala bagi ibu untuk menghentikan pemberian ASI.
“Untuk itu kami sangat mensupport masyarakat, khususnya ibu-ibu yang tetap konsisten memberikan ASI meski meski harus bekerja,” Kurniasih.
Sebagai komitmen DPR RI dalam melindungi perempuan khususnya bagi yang menyusui, Komisi IX DPR RI menurut Kurniasih, telah mengusulkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
“Menuju Indonesia Emas di 2045, kita harus berjuang secara maksimal dalam melahirkan generasi emas. Melalui rancangan Undang-Undang dan laktasi 2 tahun, kami yakin menjadi satu hal yang dapat menjadi komitmen bersama para ibu sehingga tercipta generasi emas yang mampu bersaing,” ujar Kurniasih.
Selanjutnya, untuk memahami manajemen Laktasi untuk ibu bekerja, Kepala IKMI Cabang Banten, dr. Maharani Bayu, M.Ikom, Sp.Rad., IBCLC menjelaskan tentang pentingnya Anatomi Fisiologi Proses Menyusui.
“Ada lima point penting bagaimana ceritanya ASI bisa diproduksi dan bisa memenuhi kebutuhan bayi dengan optimal, yaitu skin to skin ibu dan bayi. Bayi harus menyusui langsung, pelekatan menyusui yang benar, pengosongan payudara, dan makanan atau obat harus sesuai rekomendasi gizi,” jelas Maharani.
Sementara itu Direktur Bina Keluarga, Balita dan Anak (Ditbalnak) BKKBN dr. Irma Ardiana, MAPS mengatakan merujuk pada Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberi mandate kepada BKKBN sebagai ketua pelaksana yang mendukung Pro PN, salah satunya adalah pembinaan pada 1000 HPK.
Irma mengatakan persoalan stunting bukan masalah bangsa masa kini saja, melainkan menyangkut masa depan.
“Karena, anak-anak kita merupakan generasi penerus, dan kita memiliki visi Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai modal dasar dalam mencapai visi tersebut anak-anak kita tidak harus mengalami stunting,” kata Irma Ardiana.
Irma berharap melalu kegiatan tersebut para ibu yang menjadi sasaran dapat mengimplementasi program 1000 HPK dan bisa mengoptimalkan ibu menyusui selama 2 tahun secara ekslusif. (why)
