Koranindopos.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Komite II DPD RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) di Gedung Utama Kementerian PUPR, Kamis, (29/9/2022). Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komite II DPD Abdullah Puteh untuk membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2023 serta pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di daerah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan bahwa pada TA 2023, Kementerian PUPR mengelola pagu anggaran sebesar Rp125,22 Triliun untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman serta perumahan.
“Termasuk untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional, terutama bendungan untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur dasar IKN,” ujar Menteri Basuki.
Pada bidang Sumber Daya Air diprioritaskan untuk pembangunan 23 bendungan, pembangunan irigasi seluas 6.900 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 98.700 hektar, pembangunan pengendali banjir sepanjang 62,75 km, serta pembangunan pengaman pantai sepanjang 25 km.
Kemudian, di bidang Bina Marga dialokasikan anggaran sebesar Rp 49,31 Triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 489,1 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 10,3 km dan peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.340,3 km.
Dilakukan pula pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.206 liter/ detik, SPAM berbasis masyarakat sebanyak 276.000 SR di 332 desa melalui kegiatan PAMSIMAS, lalu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 16.600 KK, serta Sanitasi berbasis masyarakat dengan layanan 93.720 KK di bidang Cipta Karya.
Adapun di bidang Perumahan, dilaksanakan kegiatan prioritas Pembangunan Rusun sebanyak 3.535 unit, Pembangunan Rusus sebanyak 26.260 unit, Pembangunan PSU sebanyak 27.825 unit, dan Bantuan Rumah Swadaya sebanyak 145.000 unit.
Di samping itu, pada TA 2023 akan dialokasikan pula anggaran sebesar Rp14,98 Triliun untuk kegiatan program Padat Karya Tunai. “Untuk pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) di tahun 2023 akan dilanjutkan dan ditargetkan dapat menyerap 743.000 orang pekerja sebagai penerima manfaat,” jelas Menteri Basuki.
Hal tersebut sejalan dengan usulan Komite II DPD RI terkait dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di daerah melalui program Padat Karya Tunai (PKT) P3TGAI, BSPS serta Kotaku.
“Kami berterimakasih dan sangat mengapresiasi program Padat Karya Tunai (PKT) yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Dan harapan kami, semoga program ini dapat terus dilanjutkan serta ke depan akan ada dukungan untuk keterlibatan DPD dalam kegiatan infrastruktur,” tutup Abdullah Puteh. (why/rls)
