koranindopos.com – Jakarta. Untuk mempertajam terkait kekhususan Jakarta pasca ibukota negara pindah ke Nusantara, Pemprov DKI berdiskusi dengan banyak pihak. Salah satunya dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kamis (24/11/2022), Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono berdiskusi tertutup dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa dengan jajarannya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Heru menuturkan, salah satu yang dibicarakan mereka yakni terkait rencana Jakarta kedepan. Terutama, terkait tata ruang Jakarta. ”Tentunya, ada masukan-masukan bagus. Antara lain adalah supaya DKI pasca IKN tetap berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh dan tentunya menuju Jakarta yang lebih dinamis,” kata Heru.
Selain itu, Heru juga mendapat arahan dari Suharso untuk membentuk tim. Tim kerja tersebut disebutkannya terdiri dari Bappenas dan juga jajaran Pemprov DKI. ”Tim kecil nantinya akan membahas rencana detail tata ruang Jakarta,” imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa. Mereka mendiskusikan nasib Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibukota negara. Terutama, membahas semua kekhawatiran akibat dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) karena pusat kegiatan birokrasi akan berpindah lokasi di IKN yang baru, di Kalimantan Timur.
”Sesuai dengan petunjuk pak presiden, kami, Bappenas diminta untuk memikirkan Jakarta setelah tidak menjadi ibukota. Isu yang pertama adalah bahwa kami ingin menjawab kekhawatiran ketika ibukota pindah itu tidak berarti semua kegiatan-kegiatan di luar pemerintahan itu juga berpindah. Jadi, kegiatan-kegiatan di luar pemerintah pusat akan tetap menjadi milik Jakarta. Dan bahkan, harus ditumbuh kembangkan sedemikian rupa di mana Jakarta tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan, menjadi sesuatu yang menurut kami di Bappenas harus di pertahankan,” terangnya.
Untuk mempertahankan, lanjutnya, ada beberapa hal yang mereka usulkan kepada Pemprov DKI. Utamanya, dari sis fisik Jakarta yang berkaitan dengan tata ruang. ”Bagaimana penataan ruangnya yang pada hari ini, dan bagaimana kita melihatnya kembali masterplan yang sebelumnya, dan kemudian bagaimana kita memperbaikinya, mengadaptasinya dengan perkembangan-perkembangan kedepan. Dengan demikian Jakarta lebih baik mungkin akan dihadirkan kedepan,” katanya.
Selain itu, dia juga menyebutkan membahas terkait system pemerintah di Jakarta kedepan. Menurutnya, pemerintahan di Jakarta tidak akan jauh berbeda. ”Jadi system pemerintahan kedepan di Jakarta tetap seperti hari ini. Menjadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau walikota. Dan bahkan pemikiran kami kedepan adalah bagaimana ada struktur organisasi pemerintahan agile, yang lebih lincah. Yang bisa menjadi panutan teladan pemerintahan yang lain,” terangnya.
Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa mereka juga membahas terkait aturan dan kewenangan kedepan yang akan dimiliki oleh Jakarta. ”Akan kami coba tuangkan kedalam UU yang juga sifatnya akan special bagi Jakarta,” ujarnya. (wyu/mmr)
