koranindopos.com – JAKARTA. Ambisi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk memberlakukan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) terus bergejolak. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI menegaskan bahwa Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (P2LSE) yang mengatur penerapan sistem tersebut harus ditarik. Hal itu ditegaskan Bapemperda pasca Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo yang merevisi kalimatnya dari sebelumnya ditarik menjadi dikomunikasikan. ”Iya harus dicabut (ditarik,Red). Kan malau dikaji ulang konsekuensinya draft pembahasan berubah. Oke, kalau begitu tarik saja,” terang Kepala Bapemperda DKI Pantas Nainggolan.
Hal itu ditegaskannya karena raperda itu disampaikan Pemprov DKI ke legislatif lewat paripurna yang sah. Oleh karena itu, lanjutnya, Pemprov DKI tidak bisa menyampaikan kajian baru dalam rapat pembahasan. ”Tidak bisa (kajian baru disampaikan saat pembahasan). Karena yang disampaikan lewat paripurna itu kan sesuatu yang sah. Acuannya itu. Lagi pula, lanjutnya, kami tidak ingin membahas kajian yang parsial. Maka, sebaiknya supaya dikaji secara menyeluruh, sebaiknya ditarik,” imbuhnya.
Untuk menarik raperda itu, Pantas menyebutkan sudah diatur dalam tata tertib (tatib). Yakni, penarikan raperda bisa dilakukan bila pembahasan belum berlangsung dan pembahasan sedang berlangsung. ”Prosedurnya, kalau mau ditarik, ya harus gubernur bersurat lagi menarik. Karena yang menyampaikan kan gubernur, lewat paripurna,” terangnya. Penarikan, lanjutnya, bisa dilakukan karena beberapa hal. Misalnya, untuk evaluasi, perbaikan, atau kebutuhan untuk studi lanjutan.
Pantas juga menjelaskan, meski Syafrin sudah menyebutkan pada publik bahwa raperda tersebut akan ditarik dan dikomunikasikan, sampai saat ini Bapemperda belum menerima pemberitahuan resminya. ”Sampai sekarang belum ada (surat resmi). Saya juga baru tau informasi itu dari media saja bahwa akan ditarik,” jelasnya.
Terkait jawal pembahasan raperda tersebut, dia menyebutkan akan dijadwalkan bulan depan. Sebab, pada Februari ini anggota dewan di DPRD DKI masih banyak yang reses. ”Mungkin setelah masa reses ini, pembahasan dilanjutkan. Makanya, kalau saya sih memandangnya begitu, ditarik saja,” tuturnya. (wyu/mmr)
