Koranindopos.com – Jakarta. Masalah sumber daya manusia (SDM) ad hoc (sementara) dan kendala teknis masih menjadi tantangan dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Demikian dinyatakan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda.
Persoalan SDM yang dimaksud Herwyn yakni kesulitan merekrut SDM ad hoc yang berpengalaman dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. ”Terutama perekrutan SDM ad hoc di tingkat TPS,” ujar Herwyn dalam rilis Bawaslu RI baru-baru ini.
Herwyn menyebut bahwa minat masyarakat untuk menjadi bagian dalam penyelenggara Pemilu 2024 cukup tinggi. Namun, minat mereka tidak ditunjang dengan kemampuan karena belum memiliki pengalaman. ”Banyak masyarakat berminat mengikuti rekrutmen, tapi belum memiliki pengalaman sebelumnya,” kata dia
Menurut Herwyn, berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu RI, minat untuk menjadi pengawas ad hoc di tingkat TPS yaitu masyarakat muda yang belum memiliki pengalaman. Karena itu, pihaknya harus melakukan bimbingan teknis kepada relawan pengawas dengan waktu terbatas.
“Apalagi Pemilu 2024 ada keterbatasan waktu rekapitulasi penghituang suara dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) karena pemilu dan pemilihan waktunya berdekatan,” ujarnya.
Selain kendala rekrutmen SDM ad hoc, lanjut Herwyn, kendala teknis seperti kesulitan akses jaringan teknologi informasi dan kendala geografis di daerah yang terisolir juga menjadi tantangan Pemilu dan Pilkada 2024. Terutama di wilayah Indonesia timur.
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin berharap SDM ad hoc penyelenggara pemilu memiliki pengalaman di bidang kepemiluan. Alasannya, pemilu tidak menyelenggarakan pemungutan suara secara teknis saja, melainkan musyawarah besar rakyat Indonesia. Tentunya memiliki kompleksitas persoalan yang pelik.
”Penyelenggara pemilu ad hoc harus memiliki keterampilan khusus dalam hal kepemiluan,” tegas Afifuddin.
