Koranindopos.com, JAKARTA-KPK menahan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan pada 2017–2019. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, kasus itu menimbulkan kerugian negara puluhan miliar. ”Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 35,7 miliar,” kata Achmad Taufik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Selasa (2/6/2026).
Taufik menjelaskan, akibat korupsi tersebut, ada spesifikasi bangunan yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian itulah yang menjadi dasar hitungan kerugian negara dalam kasus ini. “Ini bangunannya memang ada. Terbangun gitu. Tetapi kemudian memang telah dihitung tadi disinggung juga mengenai volumenya. Ada beberapa poin-poin yang di kontrak awal misalkan ada volume ruangan, volume bahan material (tidak sesuai),” katanya.
Menurut Achmad Taufik, penyidik Komisi Antirasuah tersebut telah menghitung kerugian keuangan negara. ”Artinya kontrak yang sudah ditandatangani dengan fisik yang ada kita timbang kita samakan itu ada beberapa temuan-temuan yang memang berbeda volumenya,” tambah dia.
Namun salah seorang tersangka kasus ini, Herman Dwi Haryanto, selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015–2019, mengklaim BPK juga telah melakukan perhitungan dan tidak ada kerugian negara. Dia pun heran jika tiba-tiba ada kerugian negara di kasus ini. “Bahwa proyek sudah diperiksa oleh BPK dua kali dan tidak ada kerugian negara,” ucap Dwi setelah ditahan KPK.
Sementara KPK merespons klaim tersangka ini dengan menyebut hitungan oleh BPK akan berbeda antara audit rutin dan investigatif. Taufik mengatakan kemungkinan yang disampaikan Dwi itu adalah hasil audit rutin, bukan hitungan investigatif yang diminta penyidik. ”Beberapa perkara-perkara lain yang kita tangani terkait pengadaan barang dan jasa memang di audit rutin yang dilakukan oleh BPK biasanya berbeda dengan audit investigatif yang dilakukan atas permintaan penyidik, sehingga kemungkinan yang disampaikan oleh tadi salah satu tersangka adalah audit rutin,” kata Taufik dalam konferensi pers yang sama.
Terkait dengan kerugian negara dalam kasus ini, KPK sebelumnya menyatakan telah rampung dihitung pada Januari 2026. KPK menyebutkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menghitung kerugian negara ini.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Mokh Sukiman selaku PPK atau Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Lamongan, Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra, Herman Dwi Haryanto selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015–2019, dan Muhammad Yanuar Marzuki selaku mantan Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan tahun 2017 sampai 2019/Direktur CV Absolute. Adapun Muhammad Yanuar belum ditahan KPK karena tak hadir dalam pemeriksaan hari ini. Sedangkan tiga lainnya sudah ditahan pada Selasa kemarin. (dtk/mmr)
