Koranindopos.com – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7). Dalam pengantarnya, Presiden mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap waspada dalam menghadapi situasi global yang masih tidak stabil.
Jokowi menyebut bahwa berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global. ”Ini juga harus betul-betul kita lihat IMF memberikan angka 2,8 persen, World Bank memberi angka 2,1 persen, dan OECD 2,6 persen. Dan juga kenaikan tingkat suku bunga global ini hati-hati, inflasi global juga masih relatif tinggi,” ujarnya dalam rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Mantan Gubernur DKI itu mengingatkan seluruh jajarannya untuk waspada terhadap potensi krisis dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional. Presiden mengimbau untuk mengantisipasi dan memproyeksikan agar pendapatan negara tidak terganggu. ”Kalau kita lihat penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu,” tutur Jokowi.
Selain itu, lanjut Jokowi, penerimaan kepabeanan dan PNBP juga terpengaruh karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu. ”Oleh sebab itu kita agar faham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin,” tegas dia.
Jokowi juga mengingatkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua. Dia menekankan untuk terus menjaga inflasi di daerah dan memastikan capaian investasi sesuai target. ”Jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target, ini kunci,” katanya.
Mantan wali kota Solo dua periode itu juga menyinggung tentang pangan yang harus dipastikan tersedia dan pupuk yang tepat sasaran. Begitu juga stabilitas moneter dan sektor perbankan yang juga harus tetap dijaga. ”Saya juga mengimbau untuk memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD tahun 2023 untuk diprioritaskan dalam produk dalam negeri,” papar Jokowi.
Terkait dengan stabilitas politik dan keamanan, Jokowi juga mengingatkan agar tetap kondusif. Apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang tersisa sekitar delapan bulan lagi. Tahapan Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. ”Kawal terus penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya,” tandas Presiden.
