koranindopos.com – Jakarta. Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mencapai kontribusi signifikan dalam penyelamatan keuangan negara, penghematan belanja negara, dan optimalisasi penerimaan negara dengan total nilai mencapai Rp310,36 triliun. Prestasi ini diungkapkan oleh Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, kepada Presiden Joko Widodo saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/05/2024).
Dalam laporan yang disampaikan, Yusuf menguraikan bahwa sejak tahun 2020 hingga triwulan I 2024, BPKP telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp78,68 triliun, menghemat belanja negara sebesar Rp192,93 triliun, serta mengoptimalkan penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun. Total kontribusi keuangan tersebut mencapai Rp310,36 triliun.
“Sepanjang tahun 2020 sampai dengan triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp192,93 triliun, serta mampu mengoptimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun. Total kontribusi keuangan tersebut adalah Rp310,36 triliun,” lapor Yusuf.
Selain mengawasi aktivitas keuangan dan efektivitas pembangunan, Yusuf menegaskan bahwa BPKP juga berperan sebagai solusi dalam berbagai bidang pembangunan.
“Kami tidak hanya mengawasi aktivitas keuangan, kami juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan, antara lain bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN, BUMD, hingga transformasi energi hijau. Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver,” jelas Yusuf.
Tak hanya itu, Yusuf juga menyebut bahwa pengawasan intern berhasil mendorong capaian positif seperti penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami ikut memastikan bahwa berbagai infrastruktur PSN konektivitas yang dibangun telah menghasilkan perbaikan mobilitas dan pengurangan biaya logistik. Sehingga tercipta peningkatan aktivitas ekonomi,” tambahnya.
Yusuf juga menekankan bahwa BPKP terus berupaya melakukan perbaikan dan percepatan pada beberapa program pemerintah. Oleh karena itu, BPKP merekomendasikan ketepatan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, sasaran kinerja, pemantauan, dan evaluasi untuk keberhasilan program.
Rakornas ini, lanjut Yusuf, diselenggarakan sebagai wadah untuk mengkoordinasikan langkah pengawasan agar efektif dalam mengawal percepatan penyelesaian target-target pembangunan.
Dengan kontribusi yang signifikan tersebut, BPKP membuktikan perannya dalam menjaga keuangan negara dan memastikan efektivitas berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah. (hai)
