JAKARTA, koranindopos.com – Pungli dan korupsi masih menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan pemerintah hingga saat ini. Baik pemerintah pusat maupun pemerintan daerah. Salah satu cara yang tengah dikembangkan adalah pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai hadirnya MPP mampu mencegah pungutan liar (pungli) dan tindak pidana korupsi dalam proses pelayanan publik. Karena itu, tugas pemerintah yaitu terus mendorong agar setiap daerah memiliki MPP yang mengintegrasikan berbagai pelayanan dalam satu atap.
Tito menegaskan, keberadaan MPP di setiap daerah merupakan amanat langsung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. MPP dinilai mampu mempermudah berbagai urusan masyarakat. “Mal Pelayanan Publik ini akan dapat mencegah tindak pidana korupsi, pungli khususnya,” tegas Tito dalam siaran persnya, Kamis (3/2). Pendapat Tito tentang MPP yang bermanfaat mencegah korupsi dan pungli bukan tanpa dasar. Sebab, pelayanan yang disediakan MPP dibuat secara terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai pelayanan dalam sebuah sistem tanpa transaksi tunai.
“Semua transaksi tidak ada yang tunai, tapi menggunakan bank yang ada di situ juga, ini akan jauh mengurangi pungli,” jelas Tito. Melalui sistem transparan dan akuntabel inilah keberadaan MPP akan mendorong kepastian dan kemudahan dalam mengurus berbagai kebutuhan, termasuk perizinan usaha. Yang terpenting, hal ini didukung dengan proses yang mudah, layanan yang ringkas, yakni tanggung jawab dan koordinasi dalam satu sistem yang sama. Pelayanan seperti itu membuat masyarakat lebih nyaman dan semakin dimudahkan dalam menyelesaikan urusannya.
“Mal Pelayanan Publik ini juga untuk memastikan kepastian berusaha lebih mudah,” tutur Tito. Menurutnya, dengan sederet manfaat dan kemudahan yang didapatkan masyarakat atas keberadaan MPP, Mendagri menegaskan agar setiap daerah memiliki komitmen untuk memudahkan pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas tersebut. Pemerintah daerah harus serius dengan mengalokasikan anggaran mereka untuk membangun MPP. Termasuk mempercanggih sistem yang digunakan agar warga yang mengurus perizinan semakin dipermudah. “Sekali lagi, perintah Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua daerah harus memiliki Mal Pelayanan Publik ini,” tegas mantan Kapolri tersebut.(hai)
