koranindopos.com – Jakarta, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengajak jajaran TNI dan Polri untuk aktif membantu Perum Bulog dalam mengedukasi petani guna menghasilkan gabah kering panen (GKP)berkualitas. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tanpa rafaksi sebesar Rp6.500 per kilogram bagi semua kualitas GKP.
“Edukasi diperlukan agar kebijakan HPP gabah kering panen tanpa rafaksi dapat didukung dengan peningkatan kualitas GKP yang dihasilkan oleh petani,” tegas Arief dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (16/4).
Dalam upaya mempercepat swasembada pangan nasional, terutama beras, Arief menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan semua pihak untuk bekerja lebih keras di musim panen puncak bulan Maret dan April ini.
“Kita tugaskan Bulog untuk menyerap hasil panen. Ini memang menuntut kita kerja lebih keras, tetapi bisa membantu para petani yang ada di sawah,” ujarnya.
Arief juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap TNI dan Polri atas solidaritas dan dedikasi mereka dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Tidak ada organisasi yang se-solid ini. Jadi bapak ibu semua harus bangga menjadi bagian dari TNI dan Polri,” tambahnya.
Pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap petani melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Melalui inpres tersebut, Presiden Prabowo menetapkan target pengadaan beras dalam negeri sebesar 3 juta ton dengan HPP Rp6.500/kg untuk seluruh kualitas GKP di tingkat petani.
Namun demikian, Arief menegaskan pentingnya edukasi kepada petani mengenai kualitas gabah yang bisa diterima oleh Bulog.
“GKP yang dibeli Bulog bukan gabah kering pohon, bukan gabah hijau, bukan yang dipanen masih mentah. Kalau digiling malah bisa menurunkan rendemen dan memengaruhi mutu beras,” jelasnya.
Brigjen Pol. Slamet Hariyadi, Kepala Koordinator Widyaiswara Sespimmen Polri, menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan aspek fundamental pembangunan nasional.
“Peran semua pihak, termasuk TNI-Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan stabilitas, sangat penting untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat memperkuat sistem pengadaan dan pengelolaan beras nasional serta membantu petani meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen demi terwujudnya kemandirian pangan Indonesia. (hai)
