Koranindopos.com – JAKARTA — Pemerintah memastikan akan merealisasikan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) kepada 112.849 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatra pada pekan ini.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa setiap pelaku UMKM terverifikasi akan menerima dana bantuan tunai sebesar Rp 3 juta. Bantuan stimulus ini dialokasikan khusus untuk mendorong percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat lokal.
“Berdasarkan koordinasi kami dengan Pak Mendagri, kita akan realisasikan terlebih dahulu dalam minggu ini untuk 112.849 usaha mikro di 48 dari 50 kabupaten/kota yang telah menyampaikan usulan calon penerima Banpres,” ujar Maman dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Maman berharap dana bantuan modal usaha tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh para pengusaha kecil untuk memulihkan aset produktif yang rusak terjang bencana.
“Mereka bisa membeli peralatan-peralatan kebutuhan untuk menghidupkan dan beraktivitas ekonomi kembali, seperti kompor, blender, ataupun kebutuhan lain untuk membuka kembali usaha kecil mereka,” tambahnya.
Jumlah 112.849 UMKM penerima tahap pertama ini tersaring dari total 173.641 data usulan yang masuk ke Kementerian UMKM. Setelah melewati proses verifikasi ketat, sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat penerima Banpres.
Maman menjelaskan bahwa sebagian data usulan yang gugur disebabkan karena pelaku usaha tersebut telah terdaftar dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau bantuan keuangan perbankan sebelumnya.
“Syarat yang menerima Banpres rehabilitasi usaha mikro ini adalah mereka yang sama sekali belum terakses perbankan. Bagi yang sudah terakses perbankan, di fase pertama sudah kita amankan melalui skema relaksasi dan fasilitas kelonggaran lainnya,” tegas Maman.
Pemerintah menargetkan total kuota alokasi Banpres rehabilitasi usaha ini menyasar hingga 200.000 UMKM terdampak. Dengan direalisasikannya tahap pertama, pemerintah kini fokus mengumpulkan dan memverifikasi sisa kuota sekitar 88.000 UMKM untuk penyaluran tahap kedua.
Penyaluran tahap kedua difokuskan pada kawasan terdampak di tiga provinsi utama, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian UMKM menargetkan verifikasi lanjutan selesai pada 2 November 2026, sehingga seluruh proses pencairan anggaran tahap kedua dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum bulan Desember 2026.
“Target kita sebelum Desember ini semua sudah harus terealisasi. Ini merupakan arahan langsung dari Bapak Presiden melalui Ketua Satgas agar tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat dari distribusi Banpres ini,” pungkas Maman.(dhil/kmps)
