Koranindopos.com – Jakarta. Proses pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari untuk periode 2025–2029 menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama kalangan akademisi dan aktivis kampus. Banyak yang menilai bahwa tahapan pemilihan tersebut cacat secara prosedural dan memperlihatkan praktik penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan akademik.
Kritik keras datang dari sejumlah tokoh UHO, yang mendesak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, agar memberikan perhatian khusus terhadap dinamika Pilrek UHO. Proses ini dinilai krusial dalam menjaga integritas demokrasi kampus.
Saat ini, tiga nama calon rektor telah lolos ke tahap akhir: Prof. Armid, S.Si., M.Si., M.Sc., D.Sc., Prof. Dr. Ruslin, S.Pd., M.Si., dan Prof. Dr. Ir. Takdir Saili, M.Si.. Sesuai keputusan Mendiktisaintek, pemilihan rektor final akan digelar pada 2 Juni 2025.
Namun sejak awal proses, kritik terhadap mekanisme pemilihan sudah muncul. Dr. Muhammad Zein Abdullah, S.IP, M.Si., akademisi muda sekaligus bakal calon rektor, menilai bahwa proses seleksi anggota Senat UHO tidak mencerminkan prinsip demokrasi akademik yang transparan dan inklusif.
“Pemilihan ini sudah dikondisikan oleh oknum pimpinan universitas dan fakultas. Manipulasi dan intervensi sangat kentara,” ujarnya dalam siaran pers.
Zein juga menyoroti diberlakukannya Permendikti Saintek No. 21 Tahun 2025 tentang Statuta UHO, yang dinilainya membuka ruang manipulasi kekuasaan alih-alih memperkuat demokratisasi kampus.
Pernyataan Zein diperkuat oleh La Ode Muhammad Elwan, dosen FISIPOL UHO dan pengamat politik kampus. Ia menilai bahwa persoalan ini bukan semata soal siapa yang menang, tetapi soal integritas proses.
“Ketika proses rusak, hasilnya kehilangan legitimasi. Terdapat dugaan pelanggaran administratif dan intervensi sistematis oleh Rektor Muhammad Zamrun Firihu,” tegas Elwan.
Salah satu pelanggaran paling mencolok, menurut Elwan, adalah keterlambatan dalam penjaringan calon rektor. Berdasarkan Pasal 6 Permenristekdikti No. 19 Tahun 2017, penjaringan seharusnya dilakukan maksimal lima bulan sebelum masa jabatan berakhir. Namun di UHO, proses baru dimulai 10 April 2025, padahal masa jabatan habis 2 Juli 2025.
Elwan juga membeberkan lima poin dugaan pelanggaran serius yang duga dilakukan oleh Rektor Zamrun. “Pertama adalah kudeta statuta: ketika konstitusi kampus dibajak, kedua rektor melawan rekomendasi Ombudsman, ketiga penghancuran marwah senat universitas, keempat adalah demokrasi semu dan kekuasaan terselubung, dan kelima yaitu rekomendasi: perlawanan adalah tanggung jawab moral,” jelas La Ode Muhammad Elwan.
Kritik terhadap proses ini juga datang dari organisasi mahasiswa. Firdaus SE., Sekretaris Umum DPD IMM Sulawesi Tenggara, mengaku kecewa karena mahasiswa tidak dilibatkan sejak awal. Ia menilai proses Pilrek UHO sangat tidak transparan dan menguntungkan salah satu calon.
“Pemimpin universitas sekarang justru ikut mengarahkan proses. Harusnya dia netral. Kalau dibiarkan, ini merugikan proses demokrasi kampus,” kata Firdaus.
Ia pun berharap Mendiktisaintek mengambil peran aktif untuk memastikan proses pemilihan berjalan adil, dan menghasilkan rektor yang kompeten dan kredibel. “UHO adalah kampus terbesar di Sulawesi Tenggara. Sudah semestinya Kemendiktisaintek bertanggung jawab penuh dalam menjaga kualitas pemilihan rektor,” tambahnya.
Rapat Senat yang digelar tertutup pada Kamis, 8 Mei 2025, dan dipimpin oleh Ketua Senat Prof. Jamili, telah menetapkan tiga nama calon rektor untuk melaju ke tahap akhir. Penentuan akhir akan dilakukan bersama Mendiktisaintek dan senat kampus pada awal Juni mendatang.
Seluruh civitas akademika UHO kini menaruh harapan besar pada Kemendiktisaintek untuk meninjau secara objektif dan bijak semua dinamika yang terjadi. Harapannya, pemimpin baru UHO dapat membawa semangat reformasi, menciptakan suasana kampus yang kondusif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan integritas.
