Koranindopos.com – Jakarta. Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Erwin Aksa, turun langsung ke Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dalam agenda reses masa sidang. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi Erwin untuk menyerap aspirasi masyarakat, mempererat hubungan dengan konstituen, serta memastikan kebijakan dan regulasi parlemen sejalan dengan kebutuhan warga.
Dalam forum interaktif yang digelar di RW 11, Erwin berdialog dengan tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, dan berbagai elemen warga. Ia menekankan pentingnya mendengar langsung keluhan masyarakat agar kebijakan yang lahir di DPR benar-benar menyentuh kehidupan rakyat.
“Kegiatan reses ini menjadi momentum krusial bagi kami untuk turun langsung ke lapangan, mendengar langsung keluhan dan aspirasi masyarakat, kemudian memperjuangkannya di parlemen,” tegas Erwin Aksa melalui siaran persnya.
Salah satu isu yang paling banyak disuarakan warga adalah lamanya antrean haji reguler. Warga mengeluhkan bahwa waktu tunggu yang sangat panjang membuat lansia dan penyandang disabilitas kesulitan berangkat haji.
Menanggapi hal ini, Erwin menyatakan dukungannya terhadap kebijakan percepatan melalui Haji Plus yang sudah diatur dalam KMA No. 74 Tahun 2025. Ia berkomitmen mengawal kebijakan ini di Komisi VIII DPR RI agar proses percepatan berlangsung adil dan transparan.
Warga juga menyoroti pentingnya akses bantuan sosial untuk lansia dari Kementerian Sosial (Kemensos). Banyak lansia yang sudah terdata namun belum menerima bantuan. Erwin menyatakan, hal ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak ada kelompok rentan yang tertinggal.
Ia menyebut bahwa penyaluran bantuan sosial bagi lansia adalah bagian dari akhlaqun hasanah, atau akhlak mulia, dalam menghadirkan keadilan sosial.
Warga Kapuk meminta adanya penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut mereka, data yang tidak akurat membuat penyaluran bantuan kerap tidak tepat sasaran.
Dalam sesi dialog, warga RW 11 juga menyampaikan keluhan soal tanah mereka yang digunakan untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Mereka menginginkan kejelasan dan keadilan terkait kompensasi lahan tersebut.
Erwin Aksa menyatakan akan mengawal secara serius mekanisme pemberian kompensasi agar adil dan transparan, dan memastikan masyarakat tidak menjadi korban dari pembangunan infrastruktur.
Erwin juga membahas Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kemenag yang menyasar siswa madrasah dan santri. Program ini penting untuk menghilangkan hambatan ekonomi yang menyebabkan anak-anak putus sekolah.
Ia mendorong agar distribusi bantuan PIP lebih lancar dan merata, serta dilakukan verifikasi data agar penerimanya benar-benar tepat sasaran.
“PIP tidak hanya membantu pendidikan, tapi juga membangun karakter dan ketakwaan generasi muda,” kata Erwin, mengaitkan pentingnya pendidikan madrasah dengan visi para ulama dan tokoh agama.
Erwin Aksa menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan ia bawa ke pembahasan di Komisi VIII DPR RI. Semua masukan akan menjadi bagian dari agenda legislasi dan perencanaan anggaran untuk tahun 2026.
Baginya, isu seperti antrean haji, bantuan sosial, kompensasi lahan, hingga pendidikan madrasah merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
