Koranindopos.com, Jakarta – Wacana pemekaran Brebes Selatan kembali mencuat di tengah penanganan banjir yang melanda wilayah Kabupaten Brebes. Isu tersebut menguat setelah beredar informasi bahwa rencana pemekaran telah mendapat lampu hijau di tingkat pusat. Namun tidak semua pihak melihat perkembangan ini secara seragam.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Golkar, Andiniya KP, memberikan pandangan lebih hati-hati. Legislator yang mewakili Daerah Pemilihan Jateng 12 itu menilai proses pemekaran tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dinamika politik di daerah.
“Tren pemekaran Brebes Selatan 2025 masih didorong politik lokal. Sementara aspek teknokratis dan fiskal sering tertinggal,” ujar Andiniya KP dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (4/12).
Menurutnya, keberhasilan pemekaran tidak hanya bergantung pada keputusan politik, tetapi juga pada kesiapan birokrasi dan layanan dasar. “Pemekaran akan berhasil jika birokrasi segera berfungsi dan layanan dasar tersedia dalam 2 sampai 3 tahun pertama. Kalau hal ini tidak terwujud hanya akan menjadi simbol politik saja,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi perubahan sosial yang muncul sebagai konsekuensi pembentukan daerah baru. “Pemekaran membawa dampak sosial seperti di antaranya, perubahan identitas, munculnya elite baru dan potensi konflik wilayah. Fokus utama harus pada kesiapan masyarakat bukan sekadar infrastruktur,” kata Andiniya KP.
Mengenai sikap politiknya, Andiniya menyatakan tidak menolak pemekaran, tetapi dengan sejumlah catatan. “Terkait pemekaran Brebes Selatan dukungan saya bersyarat. Pemerintah pusat wajib mendukung anggaran, perhitungan APBD harus realistis dan pemekaran tidak boleh dijadikan alat tawar menawar pihak lain. Kepentingan politik atau kelompok tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Andiniya juga memberi masukan agar pemerintah daerah tetap melakukan pembenahan administrasi sambil menunggu proses pemekaran berjalan. Ia menilai perbaikan birokrasi dan optimalisasi layanan digital dapat menjadi langkah awal. “Jadi saran saya untuk eksekutif, selama proses pemekaran masih berjalan, alokasikan anggaran untuk meningkatkan efisiensi administrasi entah via sub lembaga maupun e-govt, membangun infrastruktur, dan mendorong investasi terutama SDA, peningkatan PAD dan SDM,” pungkasnya. (Brg/Kul)
.
