Koranindopos.com – Jakarta. Penerapan Manajemen Risiko pada Sektor Organisasi Bisnis dan Organisasi Non Bisnis/Publik di Indonesia yang diselenggarakan oleh GRC berlokasi di Gedung Plaza BpJamsostek, Jakarta pada Kamis (28/11).
Bank DKI yang di wakili Christanto Arief Wahyudi Pemimpin Kepatuhan Bank DKI mengatakan sebagai bank umum miliki pemerintah, tantangannya lebih besar dari bank biasa. Karena mengelola dana pemerintah, dan penyelenggara negara jangan sampai dana pemerintah, dana masyarakat itu kena hack atau dicuri karena banyak sindikat siber diluar menyerang bank terus.
‘’Untungnya kami punya pertahanan cyber, IT Security secara hardware maupun softwarenya dijaga supaya tidak kena hack. Prosedurnya sudah sangat teratur, orang-orangnya juga. IT itu karena kami sangat konsen kami buat dua divisi, IT operasional sama IT development. Kami sangat konsen terhadap kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi bagaikan pedang bermata dua satu sisi bisa mempermudah, melayani nasabah dengan baik satu sisi bisa menimbulkan risiko yang jauh lebih besar,’’ sebut Chris kepada media.
Lanjutnya, dulu kalau risiko manual misal teller atau marketing lakukan fraud bisa deteksi secara manual. Sekarang teknologi susah dideteksi karena pakai teknologi (online) pelakunya bisa saja diluar negeri. ‘’Karena itu kami punya yang namanya alat fraud detection system (FDS),’’ ujarnya.
Dan ketika ditanyakan mengenai bagaimana tingkat kesadaran karyawan Bank DKI terhadap penerapan manajemen risiko? ‘’Kami kalau diperbankan mulai dari pertama masuk semua karyawan sudah dibekali dengan indeks training semua hal tentang perbankan, edukasi-edukasi. Kita punya learning center Bank DKI Academy,’’ ujarnya.
Lanjutnya, kemudian ada tiga tata kelola di Bank DKI yaitu struktur, proses dan outcome. Bagaimana struktur ogranisasi ketentuannya harus lengkap, prosesnya harus dijalankan dengan benar dan outcomenya atau target-targetnya tercapai.
Ia menambahkan, kalau diskusi tadi disebutkan bahwa perbankan itu institusi yang regulated. Semuanya teratur diatur ketentuannya sangat ketat. Jadi memang kedisiplinan dan sanksinya tegas, yang menyalahi ketentuan, apalagi ada fraud tidak ada ampun langsung PHK. “Zero tolerance to fraud,” tandasnya. (why)
