koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkenalkan pendekatan terbaru dalam pengelolaan anggaran negara di hadapan komunitas internasional. Dalam forum Global Financing Facility (GFF) Country Engagement Meeting yang diselenggarakan oleh World Bank, Bappenas memaparkan sistem budget tagging yang kini menjadi alat utama dalam pelacakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMMK) Bappenas, Amich Alhumami, menjelaskan bahwa budget tagging adalah mekanisme penandaan anggaran guna memantau pengeluaran yang berkaitan dengan isu-isu prioritas nasional, seperti kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan.
“Bappenas akan melakukan budget tagging untuk memastikan apakah program-program prioritas benar-benar mendapatkan pendanaan,” ujar Amich dalam pidatonya, Kamis (8/5/2025).
Yang menarik, sistem ini tidak hanya dijalankan oleh kementerian teknis, tetapi juga diawasi secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menteri yang ditunjuk khusus. Ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menciptakan akuntabilitas dan efisiensi anggaran.
Menurut Amich, koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci dalam menjamin keberhasilan implementasi budget tagging.
“Tim koordinasi dipimpin langsung oleh Presiden dan sejumlah menteri terkait,” tambahnya.
Dengan penerapan sistem ini, Bappenas mengklaim mampu melakukan evaluasi lebih tajam terhadap pengeluaran negara dan menyusun perencanaan yang lebih baik untuk tahun-tahun mendatang.
“Melalui sistem ini, kami dapat melakukan monitoring dan evaluasi untuk menyusun perbaikan perencanaan anggaran tahun berikutnya,” jelas Amich.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya reformasi fiskal dan peningkatan transparansi anggaran, yang mendapat sorotan positif dari berbagai lembaga internasional. Dalam era pemerintahan baru, fokus pada program prioritas nasional dan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.(dhil)
