koranindopos.com – Jakarta, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi lebih lanjut bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait kasus kebocoran data pengguna pinjaman online (pinjol).
“Ini bertujuan untuk memastikan apakah pinjaman online tersebut terdaftar secara sah atau tidak. Koordinasi ini akan melibatkan Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber yang dapat melakukan pemeriksaan lebih mendetail guna menentukan jenis kasus dan regulasi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama kementerian atau lembaga yang terkait. ujar Juru Bicara BSSN Ariandi Putra seperti dikutip dari ANTARA di Jakarta, Selasa (24/10/23)
Jubir BSSN Ariandi menjelaskan Koordinasi ini juga akan membantu menentukan apakah kasus pinjol tersebut masuk dalam kategori delik pidana atau melanggar aturan hukum yang berlaku. Pemeriksaan lebih lanjut oleh Polri akan dilakukan apabila kasus tersebut melanggar undang-undang.
Selain berkoordinasi dengan Polri, BSSN juga akan berkoordinasi dengan Kominfo dalam hal penghapusan (take down) semua informasi terkait jika kasus yang dilaporkan tidak terbukti. BSSN akan memberikan rekomendasi tentang pengamanan sistem elektronik yang ada. katanya
BSSN juga telah menjalin kerja sama yang kuat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengamankan sistem elektronik di sektor perbankan, terutama pihak perbankan yang beroperasi di bawah pengawasan OJK. Dengan adanya Peraturan Presiden tentang Infrastruktur Informasi Vital (IIV), BSSN bertujuan untuk melindungi infrastruktur digital, termasuk sektor perbankan.
BSSN juga telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan perwakilan OJK untuk memperkuat sistem elektronik di sektor perbankan serta membahas berbagai upaya perlindungan masyarakat dari kasus pinjaman daring.
Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, menegaskan bahwa kerja sama semakin diperkuat dan telah membangun Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk menghadapi permasalahan keamanan siber yang timbul.
Pemerintah berkomitmen untuk melindungi data dan keamanan online masyarakat dan terus bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas dan keamanan di ruang digital. (hai)









