koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mengumumkan inisiatif perluasan program imunisasi Human Papillomavirus (HPV) secara nacional. Langkah ini mencerminkan tekad pemerintah dalam menjaga kesehatan dan masa depan generasi perempuan Indonesia, dengan tujuan menghindarkan mereka dari risiko kanker serviks, yang merupakan penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia.
“Dalam upaya ini, vaksin HPV akan diberikan secara gratis, yang memiliki peran krusial dalam melindungi anak perempuan dari risiko kanker serviks atau kanker leher rahim. Tingkat kematian akibat kanker ini mencapai 50 persen karena diagnosa yang terlambat,” ungkap Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Maxi Rein Rondonuwu, seperti yang dikutip dari sumber resmi Kemenkes pada Kamis (10/08/2023).”
Maxi pun berharap masyarakat terutama anak perempuan berusia 11 dan 12 tahun untuk segera memanfaatkan program pemerintah ini.
“Imunisasi merupakan upaya yang paling murah. Kalau sudah kena kanker serviks sudah pasti mahal biayanya. Untuk itu, Kemenkes melakukan perluasan HPV secara nasional,” ujarnya.
Maxi mengatakan, introduksi imunisasi HPV telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, mulai tahun 2016 di Provinsi DKI Jakarta hingga pada tahun 2021 telah dilaksanakan di 20 kabupaten/kota dan tahun 2022 diperluas ke 112 kabupaten/kota. Total terdapat 132 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan introduksi imunisasi HPV.
Percepatan imunisasi HPV terus dilakukan dengan melaksanakan perluasan secara nasional di seluruh kabupaten/kota di tahun 2023. Pemberian imunisasi ini bagi anak yang bersekolah dilaksanakan melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
“Untuk mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks diperlukan capaian imunisasi HPV minimal 90 persen,” kata Maxi.
Komitmen pemerintah dalam menyukseskan imunisasi HPV telah diwujudkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik. Sejalan dengan SKB tersebut, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat perlu memastikan status imunisasi setiap peserta didik lengkap, termasuk di dalamnya adalah imunisasi HPV. (dni)
