Koranindopos.com – JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp48,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2025-2029.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek strategis dalam tiga tahap pembangunan, mulai dari konektivitas kawasan, gedung pemerintahan legislatif dan yudikatif, hingga hunian bagi aparatur negara.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan, kebutuhan Rp48,8 triliun telah dihitung berdasarkan perencanaan pembangunan prasarana di kawasan IKN.
“APBN dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif, sudah kami hitung waktu itu dengan perencanaan dan dari prasarana, itu membutuhkan Rp48,8 triliun untuk gedung-gedung, untuk kawasan, dan untuk konektivitasnya,” ujar Basuki saat ditemui di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026).
Pada tahap pertama, anggaran APBN diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan kawasan pendukung investasi. Salah satu proyek yang masuk dalam tahap ini adalah peningkatan akses jalan sepanjang 12,1 kilometer di KIPP 1B dan 1C.
Selain jalan, pemerintah juga melakukan penataan kawasan Sepaku serta ruang terbuka hijau (RTH).
Memasuki tahap kedua yang berlangsung pada 2025-2027, pembangunan difokuskan pada kawasan pemerintahan legislatif dan yudikatif.
Sejumlah gedung yang masuk dalam rencana tersebut antara lain Gedung DPR, DPD, MPR, Gedung Sidang Paripurna, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Pembangunan juga mencakup kantor pendukung, jalan kawasan legislatif dan yudikatif, embung, kolam retensi, serta jaringan perpipaan air minum.
Sementara tahap ketiga pada 2026-2028 akan difokuskan pada pembangunan hunian vertikal bagi personel lembaga legislatif, yudikatif, dan aparatur sipil negara (ASN).
Infrastruktur pendukung seperti jalan, Multi-Utility Tunnel (MUT), sanitasi, jaringan air minum, serta penataan kawasan juga menjadi bagian dari tahap tersebut.
Pembangunan IKN tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Pemerintah juga mengandalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, serta hibah.
Untuk skema KPBU, nilai proyek yang tercatat mencapai Rp134,22 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan hunian serta jaringan jalan dan MUT.
Sejumlah perusahaan telah ditetapkan sebagai pemrakarsa pembangunan hunian, di antaranya PT Intiland Development Tbk yang menangani 109 rumah tapak dan 41 tower rumah susun.
Selain Intiland, terdapat Nindya, Guangxi-DMT, Samsung C&T, PJ-IC, IJM-CHEC, serta PT Hutama Karya yang turut menggarap pembangunan hunian vertikal.
Sementara untuk pembangunan jalan dan MUT, terdapat sejumlah pemrakarsa seperti PT Sumber Mitra Jaya, CSCEC, PT Adhi Karya, Nindya-Brantas, CHEC-IJM, dan Guangxi-DMT.
Di sisi lain, nilai investasi swasta yang masuk ke IKN telah mencapai Rp74,54 triliun. Investasi tersebut diarahkan untuk berbagai fasilitas komersial dan layanan publik, seperti hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, fasilitas olahraga, hingga kawasan rekreasi.
Beberapa investor yang disebut telah mulai mengerjakan proyeknya antara lain PT Dejem Nusantara Development, PT Dian Jaya Indonesia, dan PT Starbright International Investment.
Basuki mengatakan, Dejem Nusantara Development akan membangun pusat perbelanjaan dengan nilai investasi sekitar Rp4 triliun di lahan seluas 10 hektare. Sebagian lahan tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan masjid.
Sementara Starbright International Investment asal China menyiapkan empat tower hunian dan komersial dengan nilai investasi sekitar Rp1,25 triliun.
Adapun investor asal Korea Selatan, PT Dian Jaya Indonesia, akan mengembangkan kawasan komersial yang terdiri atas 25 tower dengan konsep desain futuristis.
Dengan kombinasi pendanaan APBN, KPBU, dan investasi swasta tersebut, pemerintah berupaya memastikan pembangunan IKN tetap berjalan secara bertahap sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem perkotaan baru di ibu kota negara.(dhil/dtk)










