koranindopos.com – Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia mengalami pemulihan yang sedang naik dan merata di seluruh sektor di tengah ancaman resesi global.
“Indonesia pertumbuhannya untuk tahun 2022 karena baru akan dipublikasi BPS (Badan Pusat Statistik) bulan Februari kira-kira masih di 5,2 hingga 5,3 persen. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan (pertumbuhan ekonomi) dunia di 1,7 persen,” ujar Menkeu dalam Seminar Ekonomi Nasional GP Anshor Malang dengan tema “Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Ancaman Resesi Global” yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang pada Minggu (22/01).
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa APBN menjadi instrumen yang dapat diandalkan ketika menghadapi berbagai macam ancaman, seperti pandemi, harga minyak dan pangan yang melonjak.
“APBN itu menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk menjaga Indonesia, jaga masyarakatnya, jaga ekonominya, jaga dunia usahanya. Kita tetap akan jaga faktor-faktor yang mendukung pemulihan ekonomi,” kata Menkeu.
Konsumsi dan daya beli masyarakat, menurut Menkeu, harus terus dijaga untuk mendukung pemulihan ekonomi. APBN memberikan bantalan agar daya beli masyarakat bisa terjaga, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan. Tahun 2022, bantuan sosial mendekati Rp460 triliun dan tahun ini naik menjadi Rp476 triliun. Ketika guncangan berasal dari harga minyak, Pemerintah memberikan subsidi dari semula Rp152 triliun menjadi Rp555 triliun.
“Masyarakat yang paling rentan kita bantu. Bantuannya pakai PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, bahkan kadang-kadang kita memberikan untuk anak-anaknya uang kuliah, uang beasiswa, dan berbagai bantuan kepada masyarakat yang paling rentan. Kita jaga supaya ekonomi kita yang lagi tumbuh tinggi tetap bertahan di 2023,” kata Menkeu.
Selain meningkatkan bantuan sosial, berbagai program dalam APBN digunakan juga untuk memberikan bantuan kepada UMKM, seperti melakukan restrukturisasi kredit perbankan sehingga banyak UMKM tidak perlu mencicil utangnya dulu. Selain itu, APBN juga memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima.
“Kita memberikan langsung cash untuk modal kerja karena memang mereka modalnya habis selama kegiatan berhenti dan kita memberikan banyak sekali selama proses penyembuhan ekonomi dan Covid ini bantuan-bantuan,” ujar Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan daya beli kelompok menengah yang tergerus karena harga inflasi, maka inflasi diturunkan. Salah satunya yang berasal dari kelompok makanan.
“Jadi APBN itu hadir melalui berbagai macam cara supaya kita punya ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan, maka harga pangan kita enggak ikut bergejolak sesuai dengan harga pangan dunia. Inflasi kita rendah, daya beli rakyat bisa terjaga,” kata Menkeu.
Untuk itu, Menkeu menjaga seluruh pelaku ekonomi dan seluruh institusi di Indonesia, termasuk NU dan Anshor, untuk bersama-sama menjaga Indonesia.
“Jadi negara ini kita urus baik-baik bersama-sama, saling percaya. Kita menggunakan instrumen secara amanah, tidak korupsi. Semua anggaran transparan disampaikan. Jadi negaranya bisa sehat. Konsumsi maju, investasi maju, ekspor maju, usaha kecil maju, usaha menengah maju, koperasi maju. Ini yang akan kita lakukan sehingga lapangan kerja muncul, anak-anak kita kita didik, yang kurang gizi disembuhkan supaya Indonesia bisa maju terus,” ujar Menkeu. (hai)
