Koranindopos.com, MALAYSIA – Parlemen Malaysia (Dewan Rakyat) mengesahkan undang-undang pembangunan jalur kereta yang menghubungkan negara bagian Johor dengan Singapura. Moda transportasi massal tersebut disebut Rapid Transit System-RTS Link Bill 2026.
RUU yang disahkan pekan lalu itu menetapkan kerangka hukum bagi pengoperasian sistem kereta perkotaan lintas batas kedua negara. Dikutip VNExpress, langkah tersebut dipandang sebagai solusi strategis untuk mengurangi kemacetan di Johor–Singapore Causeway sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi bilateral antara Malaysia dan Singapura.
Wakil Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr Shamsul Anuar Nasarah mengatakan, dengan operasional RTS Link, waktu tempuh perjalanan kereta hanya sekitar lima menit, dengan jadwal reguler dan kapasitas hingga 10.000 penumpang per jam.
Menanggapi kekhawatiran mengenai kekebalan hukum, Shamsul menyatakan bahwa petugas Malaysia yang menjalankan tugas resmi di Singapura akan memperoleh kekebalan dari tuntutan di pengadilan Singapura atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi mereka, namun tetap tunduk pada hukum Malaysia.
Untuk mendukung operasional, Shamsul mengatakan sebanyak 794 posisi baru telah dibentuk, melibatkan Badan Pengawasan dan Perlindungan Perbatasan Malaysia (MCBA), Departemen Bea Cukai, serta kepolisian.
Para petugas akan ditempatkan di Bukit Chagar dan Woodlands, dengan penugasan dimulai pada 1 Oktober. Guna memperlancar proses pemeriksaan, ia menambahkan bahwa 100 gerbang elektronik (e-gate) berbasis kecerdasan buatan akan dipasang di stasiun Bukit Chagar dan Woodlands, yang memungkinkan pemrosesan penumpang dalam waktu maksimal tujuh detik.
Terkait keamanan data, Shamsul menegaskan bahwa seluruh data rahasia, termasuk informasi biometrik, akan disimpan di pusat data pemerintah Malaysia yang telah disetujui, dengan pengamanan fisik dan siber yang ketat. (cnn/mmr)
