Koranindopos.com, Jakarta – Sinergi antara entitas korporasi dan pemerintah daerah kembali ditunjukkan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah. PT Djarum mengucurkan dana hibah sebesar kurang lebih Rp 700 juta untuk merenovasi 10 unit Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) bagi warga berpenghasilan rendah di Kabupaten Wonogiri.
Penyerahan simbolis hasil pembangunan rumah tersebut digelar di Pendopo Kantor Bupati Wonogiri pada Kamis (27/8). Forum penyerahan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno, General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto, jajaran Forkopimda, serta jajaran pejabat tingkat kecamatan dan desa setempat.
Program perbaikan hunian ini diarahkan tepat sasaran kepada kelompok masyarakat rentan yang berprofesi di sektor pertanian serta pekerja informal. Seluruh penerima manfaat terfokus di dua wilayah, yaitu Desa Minggarharjo dan Desa Ngadirejo yang terletak di Kecamatan Eromoko, Wonogiri.
Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi berkelanjutan yang dihadirkan oleh sektor swasta. Langkah kolaboratif ini dinilai memiliki keselarasan strategis dengan agenda program nasional pemerintah dalam merealisasikan target pembangunan tiga juta unit rumah bagi rakyat.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno melalui Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor ini.
“Program Rumah Sederhana Layak Huni dari PT Djarum bukan hanya membangun fisik rumah, tetapi juga kehidupan dan harapan masyarakat khususnya kelompok rentan. Penyediaan Rumah Layak Huni menjadi tanggung jawab bersama dimana tersedianya hunian yang layak menjadi satu indikator keberhasilan pembangunan. Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal layak. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Djarum atas kontribusi nyata yang konsisten dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut demi membangun masyarakat yang lebih bersih, sehat dan produktif,” ucap Imron dalam siaran persnya.
Dari sudut pandang manajemen perusahaan, penyediaan hunian yang aman dan sehat merupakan investasi sosial jangka panjang untuk mendorong kemandirian dan produktivitas warga. Penataan fasilitas rumah disesuaikan dengan kriteria kesehatan mencakup pencahayaan alami, sirkulasi udara, serta saluran sanitasi yang memadai.
General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto memaparkan prioritas dan tujuan utama dari intervensi program sosial tersebut.
“Tidak semua keluarga memiliki kemampuan untuk membangun atau memperbaiki rumahnya sendiri, karena itu melalui Program RSLH kami ingin membantu masyarakat yang memang membutuhkan agar memiliki tempat tinggal yang layak. Semua telah dipersiapkan secara matang, mulai dari struktur bangunan hingga fasilitas pendukung di dalamnya. Karena dengan rumah yang aman, nyaman dan sehat, kami berharap mereka bisa lebih produktif sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik,” ujar Budiharto.
Guna memastikan ketepatan sasaran, alur pelaksanaan program diawali dengan usulan bertingkat dari pemerintah daerah sebelum diverifikasi secara ketat. Selain itu, seluruh pembiayaan ditanggung penuh tanpa membebankan biaya pada pemilik rumah, dengan tetap mengikutsertakan partisipasi gotong royong masyarakat sekitar.
Rekam jejak kepedulian sosial PT Djarum dalam penyediaan hunian di Jawa Tengah terus menunjukkan grafik konsisten. Setelah menyelesaikan 626 rumah sepanjang 2022 hingga 2025 di Kudus, Rembang, Grobogan, Demak, Blora, Pemalang, Temanggung, Banjarnegara, dan Purbalingga, pada tahun 2026 perbaikan dilanjutkan ke wilayah Kudus (128 unit), Brebes (10 unit), Salatiga (12 unit), dan Wonogiri (10 unit).
Dukungan terhadap infrastruktur dasar warga Wonogiri juga diperluas melalui Program Djarum Sanitasi Terpadu yang diinisiasi sejak 2023. Setelah berhasil mendirikan 424 sarana air bersih di empat desa Kecamatan Ngadirojo (Kerjo Lor, Giripurwo, Giriwono, dan Wuryorejo), PT Djarum menargetkan pembangunan 200 unit sarana sanitasi tambahan pada tahun 2026. (RIS/Hend)
