koranindopos.com – Jakarta Krisis pangan dan energi akibat Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, juga sebenarnya tidak lepas dari dampak perubahan iklim, seperti banjir dan gelombang panas yang melanda berbagai wilayah dunia. Mencermati kondisi dan krisis global yang terjadi, Indonesia juga akan terdampak secara ekonomi dan politik, oleh karena itu sudah saatnya, atau bahkan Indonesia sedang memasuki era kepemimpinan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan, karena terjaganya ketersediaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan menjadi syarat bagi Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Hal ini disampaikan Mahawan Karuniasa, CEO Environment Institute dan Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) dalam Launching Webinar the 2nd Inclusive Green Economy Modelling (IGEM) Course Indonesia, yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa, 25 Oktober 2022.
Seperti diketahui bahwa setelah 50 tahun deklarasi Stockholm tahun 1972, jutru masyarakat global menghadapi tiga krisis bumi yang dilansir oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu perubahan iklim, pencemaran dan sampah, serta kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati. Hadir dalam acara tersebut, Nur Masripatin, Penasehat Senior Menteri LHK Bidang Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional, yang mencatat pentingnya kompetensi ekonomi hijau yang inklusif untuk implementasi kebijakan pengendalian perubahan iklim, antara lain target Net-Sink FOLU pada 2030, maupun agenda Net Zero Emission Indonesia yang akan mencapai emisi bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Kegiatan the 2nd Inclusive Green Economy Modelling (IGEM) Course Indonesia adalah kelanjutan dari IGEM Course Seri ke-1 yang diselenggarakan pada tahun 2021, keduanya atas dukungan UN PAGE Indonesia. Pelatihan ini juga merupakan Kerjasama antara Environment Institute dan APIK Indonesia Network yang diikuti oleh mahasiswa S2 dan S3 dari 12 universitas di Indonesia. (ris)
