GAMBIR, koranindopos.com – Tarif antarmoda transportasi integrasi di Jakarta akan segera diumumkan. PT Jak Lingko Indonesia yang diberi otoritas oleh Pemprov DKI dan pemerintah pusat sedang menggodok besarannya. Perkiraan antara Rp 10 – 15 ribu.
Direktur Utama PT Jak Lingko Indonesia Muhammad Kamaluddin menuturkan, tarif sebagai hasil focus group discussion (FGD) dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sudah diserahkan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Selain Anies, tarif integrasi itu sudah diserahkan ke tim penyusun tarif Jak Lingko yang dibentuk Anies. Tim tersebut terdiri atas Sekda DKI, asisten perekonomian dan keuangan Setda DKI, dinas perhubungan, BP BUMD, dan instansi lainnya untuk menentukan semua aspek tarif dan komposisinya.
’’Besarannya masih di tim penyusun tarif. Tapi, sebetulnya, yang dibayarkan pengguna nantinya akan lebih terjangkau. Hitungannya sudah kombinasi antarmoda. Kami sudah serahkan ke tim penyusun tarif untuk formulasi masing-masing moda transportasi,’’ terang Kamaluddin kepada awak media.
Besaran maksimal tarif yang disampaikan adalah Rp 10 ribu–Rp 15 ribu. Besaran itu berlaku untuk moda transportasi campuran yang meliputi KRL, TJ, MRT, dan LRT. Besaran tersebut juga disebutkannya disertai dengan perhitungan jumlah penumpang masing-masing operator. Memang, saat ini, tarif MRT dari Lebak Bulus–Bundaran HI sebesar Rp 14 ribu. Dengan besaran yang mereka susun, dia menyebutkan bahwa operator tidak akan rugi.
’’Total revenue akan naik bagi operator. Itu diproyeksikan dari kajian. Kami mencari balance antara keterjangkauan dengan pendapatan masing-masing operator dan proyeksi subsidi jangka panjang. Secara umum harus bisa terjangkau oleh masing-masing warga. Namun, operator juga bisa menjalankan operasional secara berkesinambungan dengan revenue yang cukup,’’ terangnya. Dengan penetapan tarif nanti, selain jenis moda, jaraknya akan dihitung.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, setelah tim penyusun tarif merampungkannya, besaran tarif akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan. Sebab, subsidi bagi penumpang di luar DKI tidak berasal dari Pemprov DKI.
’’Ada subsidi di luar DKI, yakni pengguna KRL. Kami tetap yakin, target Maret 2022 bisa tercapai,’’ tambahnya.
Untuk mengefektifkan subsidi, kata dia, pengguna nantinya memiliki account based ticketing. Jadi, jika ada yang membutuhkan tarif rendah, mereka akan diberi tarif khusus atau tarif konsesi. ’’Tarif khusus atau konsesi itu akan melihat profil warga. Dengan adanya account based ticketing, subsidi untuk tarif bisa tepat sasaran dan operator juga mendapat revenue yang cukup,’’ terangnya. (fri/brg)
