JAKARTA, koranindopos.com – Jamkrindo bersama dengan anak usahanya PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar), telah mencatatkan penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 26,32 triliun, dengan rincian Jamkrindo senilai Rp 17,88 triliun dan Jamsyar senilai Rp 8,34 triliun.
Sebagai anak usaha Indonesia Financial Group (IFG), Jamkrindo bertekad membuka peluang aksesibilitas finansial UMKM agar para pelaku usaha bisa naik kelas. Hingga Mei 2022, volume penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp82,62 triliun atau naik 65% dari tahun sebelumnya (yoy) dengan jumlah UMKM yang dijamin sebanyak 1,84 juta UMKM.
Direktur Utama Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan, sektor UMKM telah melalui tantangan yang berat akibat pandemi. Jamkrindo sebagai perusahaan yang mendapat tugas menjamin KUR terus berupaya semaksimal mungkin lewat penyediaan penjaminan kredit yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.
“Kami yakin, 2022 akan menjadi tahun yang lebih baik karena masyarakat telah berangsur-angsur beradaptasi dengan kondisi new normal. Dengan penjaminan dari Jamkrindo sebagai upaya penguatan permodalan, UMKM diharapkan dapat memiliki peluang untuk bangkit dan meningkatkan skala usahanya sehingga layak naik kelas dan berkontribusi lebih besar pada akselerasi perekonomian negara,” ujar Putrama.
Putrama menambahkan, untuk menjawab tantangan penguatan UMKM ke depan, Jamkrindo memberi perhatian serius pada program pemberdayaan masyarakat dan program bantuan sosial melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan di Larantuka, Nusa Tenggara Timur; Kintamani, Bali, Garut, Jawa Barat, dan Ciletuh Palabuhanratu Unesco Global Geopark (CPUGGp), Sukabumi, Jawa Barat.
“Jamkrindo akan terus melakukan program pemberdayaan, dengan memperkuat dan mereplikasi model pemberdayaan di daerah lainnya untuk mendorong UMKM naik kelas, yang salah satu kriterianya adalah UMKM dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, serta kriteria-kriteria lainnya,” ujar Putrama.
Di kawasan Geopark Ciletuh, pemberdayaan dimulai dengan penyelesaian persoalan lingkungan yang sejalan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat berupa pengelolaan Bank Sampah, pelatihan usaha mantan TKI, pembinaan Ikatan Homestay Ciletuh, dan penguatan usaha ternak rakyat.
Serangkaian kegiatan pemberdayaan berkelanjutan dan pendampingan masyarakat juga dilakukan Jamkrindo di Garut, yang berkaitan dengan komoditas pertanian seperti jahe dan kopi. Selain itu Jamkrindo juga menghadirkan fasilitas Rumah Semai untuk mengontrol pembibitan tanaman konservasi lainnya dan Rumah Sampah sebagai pengembangan Bank Sampah berbasis komunitas. (why)
