Koranindopos.com – Jakarta. Angka kasus HV/AIDS di Jakarta Selatan mengalami penurunan signifikan. Berdasar data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) setempat, berkurangnya kasus tersebut terjadi tiga tahun berturut-turut. Pada 2021 sebanyak 1.200, pada 2022 turun menjadi 1.020, dan tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 900 kasus.
Kondisi tersebut mendorong KPA untuk menjalin kerja sama pentahelix guna mencapai target 95 persen pencegahan dan perawatan (fast track). Sebagai langkah konkret, KPA Jakarta Selatan menyelenggarakan rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Gedung Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Kamis (21/9/2023).
Sekretaris Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho mengatakan, kerja sama dengan berbagai pihak adalah langkah penting. Misalnya, melalui penyuluhan di sekolah, kampus, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPMD), dan masyarakat sebagai langkah awal dalam menekan angka penyebaran virus HIV.
Menurut Ali, penyuluhan menjadi penting karena masih banyak masyarakat awam yang belum memahami cara penularan dan langkah-langkah pencegahan HIV. Melalui penyuluhan dan bimbingan dari instansi terkait, diharapkan masyarakat akan teredukasi. ”Sehingga, mereka mau melakukan pemeriksaan atau skrining kesehatan terkait virus HIV. Pemeriksaan juga diwajibkan bagi ibu hamil dan pasangan yang akan menikah, sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus HIV,” beber Ali.
Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kesehatan Dr. Rathia Ayuningtyas menambahkan, melalui penyuluhan, dapat menghilangkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap penderita. ”Selain itu, dapat mengurangi dampak sosial serta ekonomi yang ditimbulkan oleh AIDS,” ungkap Rathia.
Dan dr. Maya Trisiswati, MKM (Universitas Yarsi – Yarsi HIV AIDS Care
Sementara itu, Dosen FKM UI dan pemerhati HIV/AIDS Dr. Ede Surya Darmawan menekankan bahwa penyakit menular seperti HIV dapat dikendalikan dengan pemahaman yang benar dan perawatan tepat. ”Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media, sangat diperlukan,” ujar Ede.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh berbagai instansi, termasuk Kasudin pendidikan 1 dan 2, Ka. Subanpeko, Kantor Kemenag, Kasudin Nakertrans, Kasudin Dukcapil, Kasudin Parekraf, T.P. PKK Kota, LSM Peduli HIV AIDS, dan Warga Peduli AIDS (WPA). (sh/mmr)
