koranindopos.com – Presiden Jokowi keluhkan sistem perizinan di Indonesia yang ruwet. Menurut hemat saya, maksud Presiden sangat baik agar bidang perizinan di Indonedia dapat dilakukan dengan sederhana, mudah dan cepat. Bahkan bila perlu agar para birokrat melakukan pelayanan publik, termasuk bidang perizinan, penuh ketulusan.
Namun idealnya, pesan komunikasi sebagaimana isi berita dimuat kompas.com di bawah ini, dari aspek aksiologi komunikasi sejatinya Beliau sampaikan di teritorial komunikasi privat.
Kurang elok dan tidak begitu produktif disampaikan di teritorial komunikasi publik. Beliau bisa saja memanggil ke Istana atau lewat zoom meeting para pemangku kepentingan terkait dengan perizinan tersebut dan menyampaikan apa yang Beliau inginkan dalam bentuk instruksi. Bila perlu memberi teguran agar tidak terjadi lagi perizinan yang ruwet ke depan. Tentu, juga dengan petunjuk dan solusi yang operasional.
Oleh karena Beliau menyampaikan di teritorial publik maka dapat memunculkan berbagai pemaknaan atau persepsi yang “liar” di tengah masyarakat.
Salah satu pemaknaan yang bisa muncul di tengan publik yaitu, masyarakat bisa saja mengaitkan dengan revolusi mental birokrasi selama hampir 10 tahun di bidang perizinan di Indonesia. Sebab, setiap khalayak komunikasi memiliki kebebasan untuk mempersepsikan setiap simbol komunikasi yang diterimanya.
Dari aspek manajemen komunikasi publik, dikenal konsep komunikasi teritorial publik dan komunikasi teritorial privat.
Oleh karena itu, salah satu keahlian kepemimpinan harus bisa memisahkan isi/konten untuk komunikasi teritorial publik dan untuk komunikasi teritorial privat dalam rangka membangun iklim komunikasi yang lebih kondusif tetapi tetap produktif. (Penulis: Emrus Sihombing Komunikolog Indonesia)
