Koranindopos.com, JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi memperkuat kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor BMKG, Jakarta, Rabu (22/4/2026). Langkah ini diambil guna menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diprediksi mulai terjadi pada semester kedua tahun ini.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menhut Raja Juli Antoni dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, disaksikan oleh Wamenhut Rohmat Marzuki serta jajaran Pejabat Tinggi Madya Kemenhut dan BMKG.
Salah satu strategi utama yang disepakati adalah optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Saat ini, operasi tersebut sudah berlangsung di Riau dan Kalimantan Barat sebagai langkah deteksi dini.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut OMC sebagai turning point atau titik balik keberhasilan Indonesia dalam menekan angka karhutla dalam beberapa tahun terakhir.
“Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Mencegah karhutla jauh lebih baik daripada memadamkan api. Kita terus pantau tinggi muka air tanah, terutama di lahan gambut. Jika sudah di bawah 40 cm, kita segera lakukan OMC untuk re-wetting atau pembasahan kembali guna menjaga cadangan air tanah,” tegas Menhut Raja Antoni.
Menhut mengapresiasi peran presisi data BMKG yang membantu penurunan angka karhutla secara kolektif dari tahun ke tahun. Ia mencatat adanya proses pembelajaran besar sejak kebakaran tahun 2015, hingga angka luas kebakaran terus menurun signifikan pada 2019, 2023, hingga tahun lalu.
“Secara kolektif, bangsa kita adalah bangsa pembelajar. Data karhutla terus menurun. Namun, tahun ini tantangannya lebih besar karena adanya ancaman El Nino. Intervensi kita, seperti ketepatan data dan OMC, akan sangat menentukan,” tambahnya.
Selaras dengan hal itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa sinergi ini berfokus pada upaya preventif (pencegahan) ketimbang kuratif (pemadaman). Dengan prediksi kemarau yang datang lebih cepat dan berakhir lebih lambat dibanding tahun lalu, integrasi data menjadi kunci utama.
“Tugas BMKG adalah mendukung Kementerian Kehutanan dalam hal pengendalian kebakaran hutan, lahan, serta kekeringan. Kita mengupayakan agar tahun ini kita lebih siap memitigasi. Kami tidak hanya bekerja secara kuratif saat api sudah menyala, tapi memperkuat aspek preventif melalui integrasi data untuk memprediksi titik rawan,” ujar Kepala BMKG.
Selain integrasi data, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memasang Aloptama (Alat Operasional Utama) dan sensor-sensor meteorologi penting di area kawasan hutan. Penambahan sensor ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kehandalan data iklim nasional.
Dengan penguatan koordinasi antara instansi pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah optimis dampak akibat karhutla dapat diminimalisir pada tahun 2026 ini. (Riz)
