Koranindopos.com, YOGYAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan ketahanan energi memiliki tingkat urgensi yang sejajar dengan ketahanan nasional. Ketersediaan energi yang aman, berkelanjutan, dan terjangkau dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, stabilitas sosial, hingga kedaulatan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Eddy saat menggelar High Level Dialogue bersama para guru besar dan akademisi Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM). Pertemuan tersebut membahas berbagai masukan dan rekomendasi strategis terkait penguatan ketahanan energi nasional, percepatan transisi energi, serta proses dekarbonisasi di Indonesia.
Dalam dialog tersebut, Eddy menyampaikan bahwa agenda ketahanan energi, transisi menuju energi bersih, dan komitmen dekarbonisasi Indonesia harus berjalan beriringan dengan upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“Forum ini memperkaya perspektif kita bahwa urgensi ketahanan energi adalah sama urgensinya dengan ketahanan nasional. Negara yang tidak mampu menjamin pasokan energinya akan menghadapi risiko terhadap stabilitas ekonomi, daya saing industri, bahkan kedaulatan nasional,” kata Eddy.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM Prof. Danang Sri Hadmoko, Ketua Majelis Wali Amanat UGM Prof. Tumiran, Ketua Senat Akademik UGM Prof. Dr. Sulistiowati, Kepala Pusat Energi UGM Prof. Sarjiya, serta sejumlah guru besar dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu yang bergerak di bidang energi, kelistrikan, teknologi, dan kebijakan publik.
Dalam diskusi, Eddy menerima sejumlah masukan terkait pengembangan sektor energi nasional. Beberapa di antaranya menyangkut harmonisasi kebijakan energi, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), penguatan riset dan inovasi teknologi, serta pembangunan infrastruktur energi.
Selain itu, pembahasan juga mencakup reformasi regulasi, pengembangan ekonomi karbon, hingga penyediaan skema pembiayaan yang mampu meningkatkan daya tarik investasi hijau di Indonesia.
Menurut Eddy, keterlibatan akademisi penting untuk memastikan kebijakan energi nasional tidak hanya mampu menjawab persoalan saat ini, tetapi juga mengantisipasi kebutuhan energi Indonesia dalam jangka panjang.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut menilai percepatan transisi energi membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Perguruan tinggi, menurut dia, memiliki posisi strategis dalam menghasilkan riset sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Selain itu, perguruan tinggi berperan dalam pengembangan teknologi dan mempersiapkan sumber daya manusia untuk mendukung transformasi sektor energi.
“Indonesia membutuhkan kebijakan energi yang berbasis ilmu pengetahuan. Karena itu, saya sangat mengapresiasi berbagai masukan dari para guru besar dan akademisi UGM yang memberikan perspektif komprehensif mengenai penguatan ketahanan energi, strategi percepatan transisi energi, hingga langkah konkret menuju dekarbonisasi nasional,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum PAN tersebut juga mendorong Indonesia tidak sekadar mengikuti perkembangan kebijakan energi dunia, tetapi mampu menjadi policy-shaper dengan memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif yang dimiliki.
Menurut Eddy, peluang tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan bioenergi berbasis kelapa sawit dan biomassa, percepatan elektrifikasi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar, hingga pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).
Dalam jangka panjang, pemanfaatan teknologi nuklir sebagai pembangkit listrik baseload rendah karbon juga dinilai dapat menjadi bagian dari pilihan dalam memperkuat bauran energi nasional.
“Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan energi bersih dunia. Yang kita perlukan sekarang adalah keberanian mengambil keputusan, konsistensi kebijakan, serta kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat,” tegas Eddy.
Anggota Komisi XII DPR RI tersebut menambahkan, energi harus ditempatkan sebagai salah satu unsur strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sebagaimana ketahanan pangan dan pertahanan.
Karena itu, transformasi sektor energi membutuhkan kepastian dan konsistensi kebijakan, dukungan investasi, penguasaan teknologi, serta kesiapan sumber daya manusia.
“Ketahanan energi harus kita tempatkan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. Sama seperti pangan dan pertahanan, energi merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kedaulatan bangsa. Karena itu, agenda transisi energi harus dipercepat melalui kebijakan yang konsisten, dukungan investasi, penguasaan teknologi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Eddy. (hai)
