Koranindopos.com – JAKARTA – Komisi I DPR RI mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait ancaman pemblokiran Wikipedia di Indonesia. Langkah tersebut dinilai memiliki dampak luas terhadap masyarakat, terutama dalam akses terhadap informasi dan pengetahuan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa pembatasan akses terhadap Wikipedia bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut kebutuhan publik terhadap sumber informasi terbuka. Ia menyebutkan bahwa selama ini Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga kebutuhan informasi sehari-hari.
“Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari. Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat,” ujar Dave.
Meski demikian, Dave menekankan bahwa kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tetap harus dipatuhi oleh semua platform digital, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia. Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk memastikan tata kelola ruang digital yang tertib, akuntabel, serta melindungi kepentingan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan bentuk penghormatan terhadap kedaulatan hukum Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada pengecualian bagi platform digital, baik lokal maupun internasional.
Namun, Komisi I DPR RI juga mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif dalam menyelesaikan persoalan ini. Dave menilai bahwa dialog terbuka dengan Wikimedia Foundation menjadi langkah penting agar kepatuhan dapat dicapai tanpa menimbulkan kesan pembatasan kebebasan berekspresi.
“Penjelasan yang transparan mengenai tujuan regulasi, disertai kesediaan untuk mendengarkan masukan dari pihak terkait, akan membantu tercapainya kepatuhan tanpa menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital,” jelasnya.
Sebelumnya, pihak Wikimedia telah mengumumkan potensi pemblokiran layanan mereka di Indonesia jika tidak segera mendaftar sebagai PSE lingkup privat. Pengumuman tersebut menyebutkan bahwa pemblokiran dapat dilakukan dalam waktu tujuh hari kerja apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi yang perlu menyeimbangkan antara penegakan regulasi dan menjaga akses publik terhadap sumber pengetahuan global. Dialog dan pendekatan yang bijak dinilai menjadi kunci agar kedua kepentingan tersebut dapat berjalan seiring.(dhil)
