koranindopos.com – KOREA UTARA. Korea Utara menolak bantuan asing di tengah krisis pangan. Menurut mereka, menumbuhkan ekonomi dengan menerima bantuan asing sama dengan makan permen beracun.
Pernyataan itu muncul dalam laporan harian Partai Buruh Korea, Rodong Sinmun, pada Rabu (22/12/2023). Melalui tulisan itu, partai berkuasa memperingatkan agar tak menerima bantuan ekonomi dari imperialis, alias negara Barat.
Rodong Sinmun menuliskan bahwa Barat kerap menggunakan bantuan sebagai “jebakan untuk menjarah dan menaklukkan” negara penerima dan mengganggu politik internalnya. ”Salah jika mencoba meningkatkan ekonomi dengan menerima dan memakan permen beracun ini,” demikian laporan Rodong Sinmun, seperti dikutip Reuters.
Laporan Rodong Sinmun ini muncul usai media Korea Selatan, Yonhap, melaporkan sekitar 700 narapidana di tiga penjara di pedesaan Korut meninggal gegara kelaparan dan penyakit selama dua tahun terakhir.
Kementerian Unifikasi Korsel menolak berkomentar soal laporan tersebut. Namun, mereka menduga kematian akibat kelaparan di sejumlah provinsi di Korut memang meningkat. ”Produksi makanan berhenti tahun lalu, dan ada kemungkinan masalah distribusi karena kebijakan pasokan makanan distribusi mereka,” kata pejabat Kementerian Unifikasi Korsel.
Selama beberapa tahun terakhir, Korut memang mengalami krisis pangan karena bencana alam dan sanksi internasional. Kondisi ini kian parah usai pemerintah menutup semua perbatasan rapat-rapat akibat Covid-19.
Desember lalu, Badan Pembangunan Pedesaan Korea Selatan melaporkan produksi pertanian Korut sekitar 4,5 juta ton pada 2022. Jumlah tersebut turun 3,8 persen dari 2021 karena berbagai faktor. Menteri Unifikasi Kwon Young mengatakan Pyongyang telah meminta ke badan pangan PBB, Program Pangan Dunia (World Food Programme) untuk memberikan dukungan. (cnni//mmr)
