koranindopos.com – Jakarta, Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyerukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jeddah untuk mempersiapkan pencoblosan di tanah suci, jika Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) berlangsung dua putaran.
Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa KPU perlu bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pencoblosan. “KPU harus mempersiapkan segalanya karena KPU ditugaskan untuk melaksanakan Pilpres yang sukses, yaitu pilpres yang memaksimalkan peran serta dari rakyat pemilik kedaulatan, termasuk jemaah haji,” ujar Hidayat Nur Wahid.
Diketahui, putaran kedua Pilpres dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni 2024. Pada tahun tersebut, jumlah jemaah haji Indonesia diperkirakan mencapai 240.000 orang. Hidayat Nur Wahid menekankan pentingnya memastikan bahwa hak suara para jemaah haji tetap terpenuhi.
“KPU harus mempersiapkan bagaimana kedaulatan rakyat, termasuk kedaulatan dari para jamaah haji yang jumlahnya 240 ribu tidak hilang,” tegas politisi Fraksi PKS ini.
Menanggapi pernyataan sebelumnya dari KPU, yang menyatakan bahwa jemaah haji yang akan mencoblos dalam Pilpres putaran kedua harus sudah terdaftar di tempat semula, Hidayat Nur Wahid menilai hal ini tidak adil bagi jemaah haji yang berangkat setelah pendaftaran Pilpres putaran pertama dibuka.
“Para jamaah haji yang nanti mencoblos pada putaran kedua seharusnya tidak dihambat oleh waktu pendaftaran yang telah lewat,” ujar Hidayat Nur Wahid. Ia menegaskan bahwa KPU harus segera mempersiapkan segala sesuatunya agar hak suara jemaah haji dapat terpenuhi dengan baik.
Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa pencoblosan Pilpres putaran kedua akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024, sehingga koordinasi dan persiapan yang matang perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang adil dan partisipatif di tengah jemaah haji yang berada di tanah suci. (hai)
