JAKARTA, koranindopos.com – Pemerintah diminta menyiapkan kekuatan militer penuh di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara untuk menjawab klaim Pemerintah China. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syariefuddin Hasan.
Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai bentuk respons klaim wilayah negara China yang disampaikan pemerintah negeri Tirai Bambu tersebut.
“Bagi Indonesia, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim China. Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap,” katanya seperti dikutip Antara pada Minggu (5/12/2021).
Untuk diketahui, China sebelumnya mengklaim Laut Natuna Utara bagian dari wilayah perairan tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam batas sembilan garis putus-putus (nine dash line).
Baca Juga: Tolak Klaim China, Pimpinan MPR Minta Kekuatan Militer Dikerahkan Besar-besaran ke Natuna
Klaim tersebut kembali ditegaskan Pemerintah China pada bulan ini. Pemerintah Negeri Mao tersebut meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak lepas pantai di Laut Natuna Utara.
Terkait itu, Indonesia tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menetapkan ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pemerintah Indonesia pada 2017 menamakan perairan itu Laut Natuna Utara.
Hasan melanjutkan, sikap China terhadap Laut Natuna Utara tidak akan berubah. Bahkan dia mengingatkan, jika China justru akan semakin agresif. Lantaran itu, Indonesia diminta tegas menolak semua klaim China. Pun menunjukan penolakan melalui pengerahan kekuatan militer secara penuh di Laut Natuna Utara.
“Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China itu. Kita tidak boleh berdiam diri atas sikap agresif China yang kian terlihat,” kata dia. (red)
