INDOPOS JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) secara hybrid. Munas diselenggarakan pada 27 – 29 September 2021 yang kegiatan utamanya dipusatkan di Hotel Le Meridien, Jakarta.
Munas APJII tersebut telah memilih kepengurusan baru. Kepengurusan APJII periode 2021-2024 sudah resmi terbentuk. Ketua Umum APJII
Muhammad Arif Angga menegaskan bahwa pihaknya sudah membuat program dan rencana kerja dalam periode ini. Salah satu yang bakal ia tekankan adalah penetrasi internet di seluruh pelosok daerah Indonesia. Selama tiga tahun ke depan, program APJII salah satunya akan lebih fokus pada penetrasi internet ke seluruh Indonesia.
“Kebutuhan akan internet luar biasa, tapi di [Indonesia] Timur, bahkan di Jawa pun masih ada yang belum terlayani dengan baik, itu misi kami. Kami ingin mengedukasi teman-teman penyelenggara jasa internet (ISP) terus mengembangkan sayapnya ke daerah yang belum terjangkau tadi,” ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga dalam jumpa pers online di Jakarta, Kamis (30 September 2021).
Dalam kesempatan itu, Angga juga mengatakan bahwa kecepatan internet diIndonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara tetangga, misal
Singapura. Dengan kondisi geografis berupa kepulauan, sulit rasanya mendorong kecepatan internet. “Maka, kami lebih memilih penetrasi (internet) dan penyebaran lebih luas lagi sehingga masyarakat bisa melek digital dan hal ini juga butuh dorongan pemerintah,” ujarnya.
Dengan penetrasi internet yang lebih luas, kata dia, praktis hal itu juga berkorelasi terkait literasi digital. Percuma jika konten digital bagus, tapi koneksi internetnya tidak ada. “Literasi digital kembali lagi ke penetrasi internet,” tuturnya.
Angga menyadari bahwa banyak penyedia layanan internet (ISP) yang hanyaberoperasi di daerah perkotaan, tapi enggan menjangkau daerah pelosok
yang sedikit populasinya.
“Di sinilah, saya ingin pemerintah bisa memberikan insentif agar memacu ISP bisa melayani wilayah yang belum terjangkau,” ujarnya.
“Untuk meningkatkan internet, memang harus menjadi mitra pemerintah. Pemerintah harus benar-benar men-support industri internet, salah
satunya melalui insentif,” ia menambahkan.
Ditanya terkait ISP ilegal, Angga tak menutup mata dengan fakta tersebut di lapangan. Ia menyebutkan, bahwa jika anggota APJII mencapai
700 perusahaan, ISP ilegal barangkali bisa mencapai puluhan ribu.
“Tapi, enggak bisa dimungkiri, bahwa mereka juga ujung tombak penetrasi [internet]. Di situlah, kami ingin mengedukasi agar mereka sebagai ISP
terdafatr di Kementerian Kominfo. Kalau [beroperasi secara, red] ugal-ugalan kan yang dirugikan masyarakat,” ujar Angga.
Selain penetrasi internet, Angga juga mengatakan, APJII akan mendorong penggunaan protokol internet (IP) versi 6 di Indonesia secara lebih masif lagi. Ini lantaran ketersediaan IPv4 semakin sedikit.
Ia mengatakan masalah pengelolaan IP di APJII dikerjakan oleh unit Indonesia Network Information (IDNIC). Ia menyadari beberapa tahun lalu
belum banyak perangkat-perangkat TI yang mendukung IPv6, tapi saat ini perkembangan perangkat telah berbeda, sehingga asosiasi menginginkan
ekosistem penggunakan IPv6 lebih besar lagi.
Selanjutnya, hal yang akan didorong APJII ke depan ialah penggunaan Indonesia Internet Exchange (IIX). Angga mengharapkan IIX bisa semakin
berkembang lebih besar lagi. Saat ini infrastruktur IIX memang tersedia di Jakarta, tapi bakal diperluas di daerah, terlebih APJII saat ini telah memiliki 13 kantor perwakilan daerah.
APJII juga memproyeksikan selama tiga tahun ke depan ada penambahan 5-6 kantor perwakilan daerah. Sekadar diketahui, APJII membangun IIX sejak
Agustus 1997 sebagai upaya membentuk interkoneksi nasional antar ISP di Indonesia. Pelanggan suatu ISP dapat dengan mudah dan murah
berkomunikasi dengan pelanggan ISP lainnya.
Jika tidak adanya interkoneksi nasional, kecepatan lalu lintas informasi akan bergantung pada intekoneksi internet di luar negeri;
trafik luar negeri ini yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan oleh ISP lokal.
Musyawarah Nasional XI APJII di Jabodetabek selesai digelar selama tiga hari (27-29 September). Dalam Munas itu, Angga, begitu panggilan akrab,
disahkan sebagai Ketum APJII untuk periode 2021-2024.
Selama kepengurusan ke depan, Angga didampingi Zulfadly Syam yang menjadi sekretaris jenderal dan Muri Kuswanto sebagai bendahara umum,
termasuk ketua unit IDNIC-APJII, Adi Kusuma. Sejauh ini, Angga dkk belum mengumumkan susunan pengurus untuk tiap-tiap bidang.
Berbeda dengan asosiasi lain, program kerja APJII telah lebih dulu disusun oleh anggota. Program telah disusun selama sembilan hari pada
Juni lalu sebelum Munas digelar. Ketum bersama pengurus selanjutnya tinggal mengerjakan apa yang telah diamanatkan dalam agenda program kerja tersebut. (rls-bru)
