Koranindopos.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi telah merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai langkah modernisasi basis data ekonomi nasional. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengadopsi standar internasional yang disesuaikan dengan dinamika industri dalam negeri, terutama pascapandemi. Implementasi regulasi dan tahapan perizinan baru ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada tahun 2026 mendatang.
Guna mengantisipasi transisi tersebut, Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia (PPMTI/IMTA) menyelenggarakan diskusi Forum ke-9 di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa (12/5/2026). Acara yang bertajuk “Navigasi Regulasi: Membedah KBLI 2025 Untuk Keberlangsungan Izin Usaha Multimoda” ini menghadirkan para pemangku kepentingan guna menyelaraskan persepsi antara pelaku usaha logistik dan pemerintah.
Ketua Umum PPMTI/IMTA, Aryanti, dalam sambutannya menekankan pentingnya forum ini bagi para anggota. Ia berharap diskusi ini menjadi wadah untuk mengurai hambatan yang berpotensi muncul akibat perubahan kodefikasi usaha. Aryanti menegaskan bahwa sektor transportasi adalah instrumen krusial dalam menopang efisiensi ekonomi di Indonesia.
”Mari kita sampaikan aspirasi dan kendala yang ada agar dapat ditemukan solusi bersama demi keberlangsungan industri logistik Indonesia,” ujar Aryanti di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Lebih lanjut, Aryanti menjelaskan bahwa perubahan KBLI memiliki dampak strategis yang luas. Menurutnya, pemutakhiran ini tidak hanya menyentuh aspek tata usaha di atas kertas, tetapi juga menyangkut perlindungan investasi dan legalitas operasional perusahaan di lapangan dalam jangka panjang.
”Perubahan klasifikasi ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah navigasi baru yang akan menentukan masa depan izin usaha kita, kepastian investasi, serta kepastian hukum atas operasional multimoda yang kita jalankan,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Perumus KBLI 2025 dari BPS, Lien Suharni, memaparkan alasan di balik penyempurnaan klasifikasi ini. Fokus utama KBLI 2025 adalah menangkap fenomena ekonomi baru di sektor digital, kecerdasan buatan (AI), serta spesialisasi di bidang logistik yang sebelumnya belum terakomodasi secara rinci pada KBLI versi lama.
”Dengan pemetaan baru, aktivitas ekonomi yang sebelumnya under recording bisa tercatat secara resmi. Dampaknya, perusahaan baru memiliki kepastian hukum dan akses regulasi yang lebih jelas, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Lien.
Lien juga menyoroti pentingnya ketepatan klasifikasi bagi perusahaan multimoda. BPS bertugas melakukan inventarisasi proses bisnis, namun kebijakan sektor tetap berada di bawah kementerian terkait. Hal ini bertujuan untuk membedakan secara tegas antara perusahaan penyedia aset jasa dan perusahaan yang hanya berfungsi sebagai perantara logistik.
”Perbedaan ini penting agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi yang memengaruhi perizinan dan kewajiban hukum perusahaan,” ujar Lien.
Kekhawatiran pelaku usaha mengenai beban biaya tambahan saat perpindahan kode juga dijawab dalam forum tersebut. Lien menjelaskan bahwa perpindahan kode KBLI bagi usaha yang proses bisnisnya tetap akan bersifat administratif. Pemerintah telah menyiapkan sistem tabel konversi untuk memudahkan proses transisi bagi para pengusaha.
”Contoh untuk jasa pengurusan transportasi: kode 5295 pindah menjadi 52291, lalu ke 52311. Lingkup usahanya tetap sama, hanya kode yang berubah. Perusahaan tidak perlu menambah modal atau mengubah struktur, cukup melakukan pembaruan administratif,” paparnya.
Terkait harmonisasi aturan, pemerintah mengedepankan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan kementerian terkait lainnya. Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko hukum dan memastikan setiap kebijakan yang lahir mendukung iklim investasi tanpa tumpang tindih regulasi.
”Kementerian Perhubungan mengampu sektor transportasi dan logistik. Kementerian Perdagangan mengatur intermediasi yang terjadi di platform digital dan logistik. Sinkronisasi dilakukan agar setiap perubahan dimitigasi risikonya dan semua pihak mendapat kejelasan,” jelas Lien.
Sebagai penutup, BPS mengimbau para pelaku usaha untuk segera memeriksa kode usahanya melalui sistem Online Single Submission (OSS). Penyesuaian ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan dan berkontribusi positif terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional menuju tahun 2030.
”Jika hanya terjadi perpindahan kode tanpa perubahan bisnis proses, maka prosesnya sederhana dan tidak mengganggu operasional,” ujarnya. (RIS/Hend)
