koranindopos.com – Jakarta. pemerintah Indonesia mulai menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor yang mengatur pengalihan bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, harga sepeda motor baru diperkirakan akan mengalami kenaikan. Bagaimana dampaknya terhadap harga motor dan seberapa besar kenaikan yang bisa terjadi?
Opsen pajak kendaraan bermotor adalah perubahan dalam sistem pembagian pajak yang selama ini dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), opsen ini mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebelumnya, pajak kendaraan bermotor seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota.
Dengan adanya opsen, sekarang bagian dari pajak yang diterima oleh provinsi, akan langsung diteruskan kepada kabupaten/kota. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat distribusi pajak yang diterima oleh kabupaten/kota, serta memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Penerapan opsen pajak daerah ini diprediksi akan mempengaruhi harga motor baru. Hal ini disebabkan oleh tambahan pungutan pajak yang harus dibayar oleh konsumen saat membeli kendaraan bermotor. Berdasarkan prediksi, harga motor baru akan mengalami kenaikan, meskipun besaran kenaikan ini akan bervariasi tergantung pada wilayah kabupaten/kota yang menerapkan opsen pajak.
Proyeksi menunjukkan bahwa kenaikan harga motor baru bisa berkisar antara 5% hingga 10%, tergantung pada jenis dan tipe kendaraan yang dibeli. Kenaikan ini terjadi karena penyesuaian antara pajak yang dibayarkan konsumen dengan pembagian hasil pajak yang langsung diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.
Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan mekanisme baru ini, pemerintah daerah dapat langsung menerima bagian dari pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya dibagi dengan provinsi. Di sisi lain, bagi hasil pajak yang diterima pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Meskipun kebijakan ini membawa perubahan pada sistem pembagian pajak, namun bagi konsumen dan produsen kendaraan, penyesuaian harga motor baru menjadi tantangan tersendiri. Hal ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tarif pajak kendaraan lebih tinggi.(dhil)
