JAKARTA, koranindopos.com – Pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pembagunan infrastruktur dasar dan alih fungsi lahan harus betul-betul terpantau dengan baik. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) diimbau mengintegrasikan master plan dari hulu ke hilir. Dengan begitu, proyek tersebut benar-benar matang dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.
Seruan itu disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam rapat kerja dengan Kepala BPKP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/2). “Kebutuhan pendanaan agar tidak menambah beban APBN. Misalnya pemenuhan infrastruktur dasar bagi warga IKN. Pembangunan di sekitar kawasan IKN dan alih fungsi lahannya agar bisa kita kontrol dari sekarang,” tegas Puteri. Ketersediaan alokasi anggaran pasca pandemi tentu tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya, karena ekonomi nasional sangat terdampak.
Menurut politisi Partai Golkar itu, saat ini harga tanah di kawasan IKN, Kalimantan Timur, sudah melejit 10 kali lipat. Sangat mahal dibanding sebelumnya. Karena itu, kontrol atas harga tanah tersebut harus terus dilakukan. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah master plan harus jelas, sehingga publik tahu perencanaan pembangunan IKN baru. “Saya berharap Bappenas dapat memastikan master plan IKN ini terintegrasi dari hulu ke hilir. Antarinstansi vertikal dan horizontal juga harus memperhatikan kesiapan pengembangan sumber daya manusia, kearifan lokal dan juga pelestarian lingkungan,” jelas dia.
Selain itu, Puteri juga meminta agar ketika merencanakan IKN harus memastikan konstelasi wilayah terutama hubungan dengan kota-kota satelit di sekitarnya.(hai)
