Koranindopos.com – JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati anggaran jumbo sebesar Rp100,1 triliun untuk mempercepat pemulihan wilayah Sumatera pasca-banjir bandang besar yang melanda akhir tahun 2025 lalu. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai daerah terdampak kini mulai memasuki tahap percepatan.
Rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR digelar di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Sementara dari pihak pemerintah, rapat dihadiri Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian.
Dalam keterangannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp100,166 triliun dan akan dialokasikan selama tiga tahun anggaran.
“Total anggaran yang sudah kami usulkan dan Alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad, Alhamdulillah juga didukung,” ujar Tito.
Adapun rincian alokasi anggaran tersebut meliputi:
- Tahun 2026: Rp38,9 triliun
- Tahun 2027: Rp32,9 triliun
- Tahun 2028: Rp28,2 triliun
Dana tersebut nantinya akan disalurkan ke sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Sebagian besar anggaran pemulihan difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang. Sektor ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Tito, total anggaran untuk sektor infrastruktur mencapai sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun, dengan alokasi Rp22 triliun pada tahun pertama.
“Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, Kementerian PU. Itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama tiga tahun. Tahun ini Rp22 triliun,” jelas Tito.
Langkah tersebut dianggap penting untuk mempercepat pemulihan jalan, jembatan, saluran irigasi, tanggul, hingga fasilitas publik lain yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.
Selain infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan dana sebesar Rp7,4 triliun untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
Program pembangunan huntap direncanakan berjalan selama dua tahun guna memastikan korban bencana dapat kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam membangun kembali kawasan terdampak agar lebih tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Meski proses rehabilitasi masih berjalan, kondisi di sejumlah wilayah Sumatera disebut mulai berangsur pulih. Pemerintah dan DPR berharap sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mempercepat pemulihan ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat.
Banjir bandang yang terjadi pada akhir 2025 lalu diketahui menjadi salah satu bencana terbesar yang melanda Sumatera dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan kerusakan infrastruktur luas serta ribuan warga terdampak.(dhil)
