koranindopos.com – Jakarta, Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan penting dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Keputusan tersebut adalah untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga bulan Juni 2024. Keputusan ini diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam upaya untuk terus mendukung rakyat, terutama mereka yang membutuhkan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, “Tadi dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024 di mana Bapak Presiden sudah setuju bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni.” Keputusan ini memastikan kelanjutan bantuan pangan yang berupa beras bagi sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Setiap keluarga penerima manfaat akan menerima sebanyak 10 kilogram beras setiap bulan.
Selain bantuan beras, pemerintah juga akan melanjutkan penyaluran bantuan stunting untuk 1,45 juta keluarga rawan stunting (KRS). Data mengenai KRS ini berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuarternya, jadi totalnya sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan,” ungkap Airlangga.
Terkait realisasi penyaluran bantuan pangan tahun 2023, Airlangga menyatakan bahwa hingga bulan November, lebih dari 94% bantuan telah tersalurkan pada bulan September dan Oktober. Untuk bulan November, penyaluran mencapai 18,45 persen, dan penyaluran masih akan berlanjut hingga bulan Desember.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga mengungkapkan situasi stok beras nasional, dengan stok Bulog mencapai 1,44 juta ton hingga tanggal 2 November 2023. Airlangga menyatakan bahwa Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp19,1 triliun untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan. Tambahan anggaran ini terdiri dari penyaluran tahap pertama, tahap kedua, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain.
Dalam konteks ini, Airlangga menegaskan bahwa “Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun.”
Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, memberikan keyakinan bahwa stok beras pemerintah saat ini dalam kondisi aman. Ia menyatakan bahwa impor beras untuk stok beras pemerintah akan terus berlanjut hingga bulan Januari mendatang, sehingga stok beras pemerintah akan mencapai hampir 2 juta ton, memastikan ketersediaan stok yang memadai.
Keputusan untuk melanjutkan bantuan pangan dan stunting ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kecukupan pangan bagi rakyat Indonesia dan upaya untuk mengatasi masalah stunting pada kelompok rentan. Diharapkan bahwa langkah ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. (hai)
