Koranindopos.com – JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di ibu kota. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mempertemukan pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun strategi menjaga inflasi tetap terkendali.
Dalam forum tersebut, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya memperkuat strategi 4K, yakni menjaga Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran dan pasar sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan bahwa HLM TPID menjadi forum strategis untuk menyelaraskan berbagai kebijakan pengendalian inflasi.
“HLM TPID difokuskan pada penguatan strategi 4K mulai dari Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif serta akselerasi digitalisasi pembayaran dan pasar,” ujar Suharini.
Pemprov DKI mengidentifikasi sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi, yakni cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, dan telur ayam.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga, pemerintah melakukan pemantauan harian terhadap stok dan harga komoditas tersebut, baik melalui inspeksi langsung di pasar maupun melalui sistem pemantauan digital yang telah dikembangkan.
Langkah ini dinilai penting mengingat komoditas hortikultura dan pangan hewani kerap mengalami fluktuasi harga akibat perubahan cuaca, distribusi, maupun dinamika pasokan dari daerah penghasil.
Sebagai bagian dari strategi pengendalian harga, Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah program, di antaranya:
- Penyediaan pangan bersubsidi bagi masyarakat.
- Pelaksanaan program pangan murah keliling.
- Penguatan kerja sama antardaerah (KAD) dengan wilayah penghasil pangan.
- Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dalam menjaga pasokan.
Selain itu, Pemprov DKI juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan kepada masyarakat.
“Kami optimalisasi peran BUMD Pangan untuk menjalin KAD, melakukan pangan murah keliling, serta bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan,” jelas Suharini.
Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga bahan pokok, Pemprov DKI memastikan kondisi pasokan pangan di Jakarta masih berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan warga.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap ketersediaan bahan pangan strategis serta perkembangan harga di berbagai pasar agar potensi gejolak dapat diantisipasi sejak dini.
Dengan penguatan strategi 4K, optimalisasi distribusi, serta sinergi bersama pemerintah pusat dan daerah penghasil, Pemprov DKI berharap inflasi Jakarta tetap terkendali sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.(Dhil/kmps)
