koranindopos.com – Jakarta. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui fokus pada ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan kemandirian obat produksi dalam negeri. Penegasan ini disampaikan dalam seminar “Peran Strategis GPFI dalam Menegaskan Prinsip 4K untuk Menunjang Kesehatan Nasional” yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional.
Pada hari yang sama, komitmen GPFI diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat umum di Graha CIMB Niaga Sudirman.
Obat memegang peran vital sebagai salah satu fondasi penting dalam sistem pelayanan kesehatan nasional yang berkelanjutan. Selama lima dasawarsa terakhir, industri farmasi nasional yang tergabung dalam GPFI telah berkontribusi menghadirkan obat-obatan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.
Prinsip 4K menjadi pilar utama industri farmasi nasional: Ketersediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan; Keterjangkauan harga agar obat dapat diakses semua kalangan; Kualitas yang memenuhi standar GMP-CPOB dan Farmakope Indonesia; serta Kemandirian industri agar mampu memproduksi obat di dalam negeri tanpa ketergantungan pada bahan baku impor.
Melalui kolaborasi berkelanjutan, GPFI berhasil menunjukkan bahwa harga obat di Indonesia mengalami penurunan hingga 50 persen selama sepuluh tahun terakhir tanpa mengorbankan mutu. Data IQVIA Kuartal II tahun 2025 menunjukkan bahwa 85 persen obat yang digunakan masyarakat Indonesia merupakan obat generik produksi dalam negeri dengan harga terjangkau.
“Industri farmasi nasional telah membuktikan bahwa obat berkualitas tidak harus mahal,” jelas Direktur Eksekutif GPFI, Drs. Elfiano Rizaldi.
Kualitas obat generik nasional juga terbukti setara dengan obat bermerek, sebagaimana hasil penelitian kolaboratif Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Imperial College London, dan Erasmus University Rotterdam. Prof. Dr. apt. Yusi Anggraini, M.Kes, Co-Principal Investigator penelitian tersebut, menegaskan bahwa perbedaan harga tidak selalu mencerminkan perbedaan kualitas.
Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), lebih dari 98 persen masyarakat Indonesia telah memperoleh akses layanan kesehatan. Industri farmasi turut berkontribusi besar terhadap perekonomian, mencapai sekitar Rp143 triliun pada tahun 2024.
Ketua Umum GPFI, Tirto Koesnadi, menyebutkan bahwa kolaborasi pemerintah dan stakeholders menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemandirian produksi obat tertinggi di ASEAN, memenuhi lebih dari 82 persen kebutuhan obat nasional.
Meski capaian industri farmasi nasional sangat baik, GPFI mencatat masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi bersama. Harga obat yang terlalu rendah dapat menekan keberlangsungan industri farmasi. “Jika tekanan harga terus berlanjut tanpa adanya kebijakan yang seimbang, keberlanjutan industri nasional bisa terganggu,” ujar Elfiano Rizaldi.
GPFI mengajukan empat langkah kebijakan konkret:
- Kajian harga obat agar manfaat bisa langsung dirasakan pasien.
- Jalur cepat (fast track) dari BPOM untuk perubahan izin edar obat ketika bahan baku mengalami penyesuaian.
- Keberlanjutan program SatuSehat untuk memantau ketersediaan obat secara real-time.
- Usulan agar pasien rawat jalan dapat menebus resep di apotek, guna menciptakan harga yang lebih kompetitif.
“Ke depan, GPFI berharap kebijakan pemerintah dapat semakin berpihak pada penguatan industri dalam negeri dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, transfer teknologi, serta pengembangan tenaga ahli farmasi nasional,” sambung Elfiano.
Menutup paparannya, Tirto Koesnadi menekankan bahwa tantangan terbesar Indonesia bukan lagi menurunkan harga, tetapi menjaga keberlanjutan sistem farmasi nasional agar tetap kuat dan berdaya saing.
“Harga obat murah harus berjalan selaras dengan keberlanjutan industri, agar rantai pasok tetap mampu menyediakan obat esensial di seluruh Indonesia. GPFI akan terus menjadi mitra strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat Indonesia memperoleh akses terhadap obat yang aman, berkualitas, dan terjangkau, sambil memperkuat daya saing industri farmasi nasional,” tutup Tirto. (ris)
