Koranindopos.cpm. JAKARTA— Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi menjalin sinergi strategis dengan tiga mitra penting diantaranya pemerintah Provinsi Banten, Krakatau Steel Group, dan Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA UNTIRTA).
Langkah besar ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor KP2MI, Jakarta, pada Kamis 18 Juni 2026.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Umum IKA Untirta, Lamhot Sinaga beserta jajaran, Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni beserta jajaran, serta Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan bersama jajaran direksi dan manajemen.
Peluang Kerja Global Masih Terbuka Lebar
Menteri P2MI Mukhtarudin memaparkan data pergerakan tenaga kerja Indonesia yang sangat luar biasa. Berdasarkan data SISKOP2MI periode Januari 2025 hingga 12 Juni 2026, secara nasional kementeriannya telah memfasilitasi sebanyak 433.169 layanan penempatan, dengan dominasi di lima negara tujuan utama, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Meskipun angka penempatan tinggi, Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa peluang pasar kerja internasional masih sangat luas dan belum terserap optimal.
Berdasarkan data SIP2MI per 13 Juni 2026, terdapat peluang kerja luar negeri sebanyak 313.803 posisi. Namun, yang baru terserap baru mencapai 76.907 atau sekitar 24,51%.
“Ini artinya, masih ada 236.896 peluang kerja (75,49%) yang terbuka lebar dan menanti untuk diisi oleh tenaga kerja Indonesia yang kompeten,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Posisi Strategis Banten: Antara Potensi Remitansi dan Ancaman TPPO
Menteri P2MI menyoroti Provinsi Banten sebagai wilayah dengan kedudukan yang sangat strategis. Pada periode 2025 hingga 12 Juni 2026, layanan penempatan dari Banten mencapai 5.542 layanan. Pergerakan ini membawa dampak ekonomi (remitansi) yang masif bagi daerah.
“Jika setiap pekerja migran konsisten mengirimkan rata-rata Rp5 juta per bulan, aliran dana tersebut menciptakan multiplier effect yang luar biasa, menggerakkan urat nadi ekonomi lokal, memutar roda UMKM di desa-desa, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” beber Mukhtarudin.
Namun, di balik potensi tersebut, letak geografis Banten yang dikelilingi akses pelabuhan dan bandara menjadikannya sangat rawan terhadap praktik penempatan non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Realita ancaman ini terbukti dari performa BP3MI Banten yang menempati peringkat pertama nasional dalam intensitas pencegahan. Sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2026, BP3MI Banten telah mengeksekusi 297 kegiatan pencegahan dan berhasil menyelamatkan 572 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari keberangkatan ilegal.
“Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan nyawa dan masa depan keluarga Indonesia yang berhasil kita lindungi,” tegas Mukhtarudin.
Sinergi dari Hulu ke Hilir
Untuk membentengi masyarakat dari jerat sindikat ilegal sekaligus mengoptimalkan potensi pasar kerja global, kolaborasi lintas instansi ini mengusung empat visi pelindungan utama yang meliputi penyebarluasan informasi peluang kerja dan sosialisasi migrasi aman, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, optimalisasi pelayanan terintegrasi mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga penempatan, serta penguatan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia.
Sinergi makro tersebut langsung diakselerasi ke level teknis melalui dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis yang mengawal tata kelola dari hulu ke hilir.
Guna memastikan program ini menyentuh akar rumput, Menteri Mukhtarudin juga mendorong Pemerintah Daerah Banten untuk mengakselerasi program Desa Migran Emas, sehingga pemerintah desa dapat benar-benar hadir sebagai garda terdepan pelindungan sekaligus pusat pemberdayaan bagi para purna Pekerja Migran.
Menuju Target 500 Ribu Tenaga Kerja Terampil & Ekosistem Brain Circulation
Kolaborasi ini juga linier dengan program quick win SMK Go Global” yang dijalankan Kementerian P2MI bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Program ini menargetkan penempatan 500.000 tenaga kerja terampil hingga tahun 2029 pada sektor-sektor strategis seperti caregiver, welder, hospitality, nurse, dan truck driver demi memperkuat posisi Indonesia sebagai Global Talent Supplier.
Menteri Mukhtarudin mengatakan bahwa seluruh rangkaian kerja sama ini bermuara pada konsep Brain Circulation.
“Talenta Indonesia didorong bekerja di tingkat global untuk menyerap ilmu, teknologi, dan etos kerja terbaik. Setelah itu, mereka kembali ke tanah air untuk membangun usaha produktif dan berkontribusi pada ekonomi nasional,” imbuh Mukhtarudin.
Menteri P2MI mengingatkan seluruh pihak agar kesepakatan ini tidak berhenti menjadi formalitas di atas kertas.
“Ke depan, langkah nyata di lapangan adalah pembuktiannya. Mari bersama-sama kita hadirkan tata kelola dan pelindungan yang bermartabat bagi para pejuang ekonomi keluarga,” pungkas Menteri Mukhtarudin.
Gubernur Andra Soni Sambut Baik Sinergi KP2MI
Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, menyambut gembira penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Sinergi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi besar Sumber Daya Manusia (SDM) asal Banten di pasar kerja internasional.
Dalam tanggapannya, Andra Soni menegaskan komitmen penuh Pemprov Banten untuk menyukseskan visi besar Kepala Negara dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing secara global.
“Kami berharap besar, sesuai arahan Bapak Presiden, dalam empat tahun ke depan dapat tercapai target 200 ribu Pekerja Migran Indonesia yang terlatih dan terdidik untuk ditempatkan di negara-negara sahabat,” ujar Andra Soni.
Sinergi pelindungan dan penempatan ini juga memiliki makna personal yang mendalam bagi orang nomor satu di Banten tersebut. Sebagai sosok yang pernah merasakan langsung dinamika kehidupan sebagai buruh migran, Andra menilai kolaborasi ini akan membawa dampak yang sangat masif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat bawah.
Andra berharap seluruh jajaran pemerintahan dapat mengawal kesepakatan ini dengan serius demi kesejahteraan masyarakat, sekaligus membuka keran kesempatan bagi warga Banten untuk berkarya di luar negeri tanpa perlu merasa waswas akan keselamatan mereka.
“Semoga kita bisa menseriusi dengan baik arahan Bapak Presiden. Ini merupakan upaya bersama untuk menyejahterakan masyarakat dan memberikan kesempatan bagi warga kita untuk berkarya di luar negeri, namun tentu dengan jaminan pelindungan penuh dari pemerintah,” tegas Andra.
Gubernur Banten menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri P2MI Mukhtarudin atas terwujudnya kolaborasi lintas instansi ini. Pemprov Banten berkomitmen untuk langsung bergerak cepat di lapangan demi mengimplementasikan setiap poin kesepakatan.
“Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri atas kerja sama ini. Kami sangat antusias dan siap menjalankan seluruh program yang telah disepakati demi menghadirkan tata kelola migrasi yang aman dan bermartabat,” pungkas Gubernur Banten Andra Soni.
Melalui integrasi peran Pemprov Banten, Krakatau Steel, dan IKA UNTIRTA, ketiga pilar ini sepakat untuk tidak sekadar berhenti pada seremonial di atas meja. Ke depan, ketiganya siap bergerak bersama di lapangan untuk memastikan peningkatan kapasitas SDM lokal, membuka akses pasar kerja internasional yang legal, serta mewujudkan sistem pelindungan yang bermartabat dari hulu hingga hilir. ( *)
