koranindopos.com , MEDAN — Maraknya kasus warga negara Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban jaringan online scammer di Kamboja mendorong perlunya strategi komunikasi pemerintah yang adaptif dan efektif.
Upaya pencegahan dinilai tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga penguatan komunikasi publik yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai modus perekrutan non prosedural.
Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Komunikasi Politik Pemerintah dalam Penanganan Online Scammer di Kamboja bagi Pekerja Migran Indonesia” yang digelar di BP3MI Sumatera Utara, Kamis, 2 Juli 2026.
Hadir sebagai narasumber, Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Nani Nurani Muksin, Kepala BP3MI Sumatera Utara, Kombes Pol. Budi Novijanto dan Pranata Humas Ahli Muda Kementerian P2MI, Muhamad Hapipi.
Hadir dalam FGD, tiga Pekerja Migran Indonesia yang pernah di Kamboja yaitu Dede Irwansyah, Rasti Dwi Aprilia, Dimas Triatmaja sebagai sumber informasi dan para ketua Tim BP3MI Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Dr. Nani mengatakan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola perekrutan calon pekerja migran. Sindikat kejahatan transnasional kini memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan,
hingga iklan lowongan kerja palsu untuk menjaring korban dengan iming-iming gaji tinggi dan proses keberangkatan yang mudah.
Menurut dia, kondisi tersebut menuntut pemerintah membangun strategi komunikasi politik yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama kelompok usia produktif yang menjadi sasaran utama para pelaku.
“Komunikasi pemerintah harus mampu membangun kepercayaan publik melalui informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Edukasi kepada masyarakat tidak cukup hanya berupa larangan, tetapi juga harus memberikan pemahaman mengenai modus operandi pelaku serta pentingnya memilih jalur penempatan pekerja migran yang legal,” ujar Nani.
Ia menambahkan, pendekatan komunikasi berbasis literasi digital menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak memiliki kejelasan perusahaan maupun prosedur penempatannya.
Dr Nani menambahkan , komunikasi publik yang efektif harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam melindungi warga negara Indonesia dari eksploitasi sindikat kejahatan transnasional. Oleh karena itu, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting agar pesan mengenai migrasi aman dapat diterima masyarakat secara lebih luas.
Sementara itu, Kepala BP3MI Sumatera Utara, Kombes Pol. Budi Novijanto, menegaskan bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam memutus mata rantai tindak pidana perdagangan orang yang berkedok penempatan pekerja migran.
Menurut Kombes Budi, BP3MI Sumatera Utara terus memperkuat sosialisasi migrasi aman melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, media massa, hingga berbagai elemen masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji besar yang beredar di media sosial tanpa melalui prosedur resmi. Pastikan seluruh proses penempatan dilakukan secara legal agar hak dan pelindungan pekerja migran tetap terjamin,” kata Budi.
Diskusi juga membahas penguatan literasi digital, pemanfaatan media sosial pemerintah sebagai kanal edukasi publik, penyusunan pesan komunikasi berbasis risiko, serta kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.
Menurut Dede salah seorang Pekerja Migran Indonesia yang pernah di Kamboja, mengatakan kegiatan FGD ini sangat bermanfaat.
“Dari diskusi ini peserta berharap lahir rekomendasi strategis yang dapat memperkuat komunikasi pemerintah dalam mencegah semakin banyak warga negara Indonesia menjadi korban jaringan online scammer di Kamboja,”ujarnya
Dede bilang, penguatan komunikasi publik dinilai menjadi salah satu kunci untuk membangun budaya migrasi yang aman, prosedural, terlindungi sehingga online scammer yang menjerat Pekerja Migran Indonesia dapat di stop.
“Migrasi aman itu sangat penting. Jika ingin bekerja ke luar negeri jadilah PMI prosedural dan stop online scammer.” tutup Dede. (doe)
