Koranindopos.com – JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap ekosistem dan pergerakan satwa liar. Ia meminta pemerintah bersama para pejuang satwa memperkuat langkah antisipatif menghadapi kemungkinan satwa masuk ke kawasan permukiman.
Menurut Gibran, kerusakan habitat akibat karhutla dapat membuat satwa liar meninggalkan kawasan hutan dan mencari tempat lain untuk bertahan hidup. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan interaksi antara satwa dan manusia.
Karena itu, Gibran mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan sekaligus memberikan perlindungan kepada satwa yang mengungsi akibat habitatnya terganggu.
“Kita juga perlu mengantisipasi potensi satwa masuk ke permukiman karena habitatnya terganggu akibat karhutla. Mohon bantuan untuk meningkatkan edukasi masyarakat, utamanya agar tidak memburu atau menyakiti satwa yang mengungsi ke area permukiman,” kata Gibran di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/9/2026).
Gibran menjelaskan, karhutla tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga dapat mengubah pola pergerakan satwa liar.
Ketika habitat mengalami kerusakan atau kondisi lingkungan menjadi tidak mendukung, satwa dapat bergerak keluar dari kawasan hutan dan memasuki wilayah yang lebih dekat dengan aktivitas manusia.
Situasi tersebut membutuhkan kesiapan bersama agar interaksi antara satwa dan manusia tidak menimbulkan risiko baru.
Menurut Gibran, edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu langkah penting. Warga perlu mengetahui tindakan yang tepat ketika menemukan satwa liar di sekitar permukiman dan tidak mengambil tindakan yang dapat membahayakan satwa tersebut.
Dalam kunjungannya ke Kalimantan Tengah, Gibran juga bertemu dengan sejumlah pejuang satwa untuk mendengarkan langsung kondisi di lapangan.
Pertemuan tersebut membahas penanganan dampak karhutla terhadap satwa liar sekaligus kondisi habitat yang terdampak kebakaran.
Gibran memastikan penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi masyarakat, tetapi juga satwa liar dan ekosistem yang terdampak.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam upaya konservasi satwa.
Dalam pertemuan tersebut, para pejuang satwa menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Wapres.
Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan penanganan satwa yang terdampak karhutla serta pemulihan habitat yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.
Pemulihan habitat dinilai penting agar satwa yang terdampak memiliki tempat yang aman untuk kembali hidup setelah kondisi lingkungan membaik.
Selain persoalan karhutla, para pejuang satwa juga menyampaikan masukan mengenai pentingnya penguatan regulasi terkait kesejahteraan hewan, termasuk melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Hewan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gibran menegaskan pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat upaya perlindungan satwa dan lingkungan.
“Pemerintah sangat membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak termasuk komunitas, relawan, masyarakat, dan yayasan,” tegas Gibran.
Menurut Gibran, kolaborasi tersebut penting agar penanganan dampak karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif, baik dalam melindungi masyarakat maupun menjaga keberlangsungan satwa dan habitatnya.
Dengan kondisi ekosistem yang terganggu akibat karhutla, kesiapan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya persoalan baru. Edukasi mengenai cara menghadapi satwa liar, penanganan satwa terdampak, serta pemulihan habitat perlu berjalan beriringan dengan upaya pemadaman dan pencegahan karhutla.
Pemerintah bersama komunitas dan pegiat konservasi pun diharapkan dapat memperkuat koordinasi agar satwa yang terpaksa meninggalkan habitatnya tetap mendapatkan perlindungan hingga kondisi lingkungan kembali aman.(dhil/kmps)
