
JAKARTA, koranindopos.com – Anggota DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan harga pangan dan segala hal yang terkait dengan kebutuhan pokok secara lebih luas dan sistimatis. Mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan petani dan seluruh rakyat. Hal tersebut sesuai dengan amanah UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Menurut Johan, pemerintah wajib menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Serta mendistribusikan pangan demi mewujudkan kecukupan pangan begizi bagi masyarakat. Pemerintah seharusnya menjadikan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam pelayanan masyarakat. “Sayangnya saya menilai persoalan meroketnya harga produksi pangan terjadi setiap tahun tanpa bisa dikendalikan,” tegas Johan saat menghadiri Sidang Paripurna ke-12 DPR RI masa sidang ke III di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, belum lama ini.
Di kesempatan tersebut, Johan mengutip pernyataan yang disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati beberapa waktu lalu. Menurut Megawati, kata Johan, seharusnya urusan pangan sudah lama diselesaikan dengan tata kelola yang baik dari pemerintah. Namun, faktanya saat ini kondisi rakyat semakin sulit dan hargan pangan semakin melambung tinggi. “Jangan kelola urusan pangan pola pikir bisnis saja. Tetapi harus ada pendekatan perlindungan kepada masyarkat,” tutur Johan.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengusulkan agar ada porsi anggaran untuk stabilisasi harga bahan pokok dalam kerja besar penanganan
Covid-19. Pernyataan Johan juga senada disampaikan beberapa politikus lain di Senayan. Mereka kompak mengkritik pemerintah soal melambungnya harga pangan dalam seminggu terakhir. Di antaranya minyak goreng. Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku heran dengan melambungnya harga minyak goreng. Padahal, Indonesia salah satu penghasil sawit terbesar di dunia.(hai)








