JAKARTA, koranindopos.com – Keputusan pemerintah menjadikan vaksin booster sebagai syarat perjalanan mudik pada libur Idulfitri 1443 H/2022 M menuai penolakan. Salah satunya dari anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Dia menilai kurang relevan menjadikan vaksin booster sebagai syarat perjalanan mudik pada libur Idulfitri. Menurutnya status pandemi saat ini relatif terkendali. Vaksinasi dosis satu dan dua juga sudah di atas 70 persen. Artinya tingkat herd immunity sudah lebih tinggi.
“Jadi kurang tepat jika vaksin booster jadi syarat perjalanan mudik,” kata Netty dalam keterangan persnya pada laman resmi DPR RI. Sebagai informasi, pemerintah memasang target vaksinasi Covid-19 sebanyak 208.265.720. Jika dibandingkan dengan total sasaran tersebut maka hingga Kamis (24/3), vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 93,81 persen. Adapun tingkat vaksinasi dosis kedua di Indonesia baru mencapai 75,06 persen. Tingkat vaksinasi ketiga baru 8,72 persen dari target vaksinasi Covid-19.
Menurut Netty, kebijakan tersebut akan membuat orang kota yang akan mudik mencari vaksin ketiga. Lebih baik stok vaksin yang tersedia diberikan ke daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah. “Jangan sampai pemudiknya sudah booster tapi yang dikunjungi justru belum vaksin sama sekali,” tuturnya.
Politisi PKS itu menyebut status pandemi yang relatif terkendali tampak dari dilonggarkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah. Misalnya, PCR dan rapid test antigen tidak lagi menjadi syarat naik pesawat, tapi cukup dengan bukti vaksin dosis lengkap. Anak-anak di bawah 6 tahun sebagai pelaku perjalanan domestik juga tidak harus PCR atau antigen. WNA dan pelaku perjalanan luar negeri pun sekarang sudah tidak diwajibkan untuk karantina. Bahkan, agenda-agenda besar seperti pagelaran MotoGP juga sudah digelar oleh pemerintah.
“Jadi aneh dan kurang relevan kalau tetiba pemerintah seperti ingin mengetatkan kebijakan dengan aturan wajib vaksin booster jika akan mudik. Jangan bebani masyarakat dengan hal-hal yang tidak perlu dan membuat kebijakan pemerintah seperti kurang sinkron,” katanya. Karena itu, Netty meminta aturan kewajiban booster saat mudik dievaluasi. Lebih baik kebijakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik tersebut dievaluasi sebelum diterapkan.(hai)
