JAKARTA, koranindopos.com – Penerapan karantina di hotel banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Terutama soal besaran biaya yang dikeluarkan dan fasilitas yang didapat. Kondisi tersebut membuat anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani angkat bicara. Dia meminta pemerintah agar mengawasi penerapan karantina di hotel karena jumlah keluhkan masyarakat sudah cukup banyak. Tak hanya dari warga negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri, tapi juga warga negara asing (WNA) yang bepergian ke Indonesia.
Netty menegaskan bahwa Satgas Covid-19 tidak boleh lepas tangan dan menutup mata atas keluhan masyarakat. Jika tidak segera ditangani secara serius, maka persoalan tersebut akan mencoreng wajah Indonesia di mata internasional. Karena itu, pelaksanaan karantina di hotel harus diawasi pemerintah agar masyarakat mendapatkan hak yang setimpal dengan biaya yang dikeluarkan. “Fasilitas dan pelayanan hotel harus layak dan memadai sebagai tempat tinggal sementara. Jangan sampai mahal biaya namun minim fasilitas,” tegas Netty, Kamis (19/1).
Anggota Fraksi PKS DPR RI itu mengungkapkan, dengan masa karantina selama 7-10 hari, fasilitas hotel untuk karantina seharusnya lebih bagus dibandingkan hotel biasa di kelas yang sama. Dengan begitu, masyarakat merasa nyaman dan tidak stres selama menjalani proses karantina. Dia berharap pemerintah berkoordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atau pihak lain yang terkait dengan itu. Karantina bukan rekreasi mencari kesenangan, tapi bentuk tanggungjawab warga negara untuk mencegah penyebaran pandemi. “Pemerintah harus menentukan batasan biaya karantina,” tutur Netty.
Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu juga meminta pemerintah agar memastikan protokol kesehatan karantina berjalan efektif guna mengendalikan transmisi Covid-19. Khususnya varian Omicron yang sedang melonjak di luar negeri. Jangan ada lagi orang yang lolos atau keluar dari karantina padahal statusnya terinfeksi virus. “Terakhir saya meminta pemerintah menjelaskan kepada publik alasan di balik adanya karantina yang 5 dan 7, bahkan 10 hari. Ini kan perlu ada penjelasannya secara resmi dari pemerintah, agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan menaruh curiga. Jelaskan secara saintifik agar publik paham dan punya trust terhadap kebijakan karantina yang diambil,” ujar legislator dapil Jabar VIII itu.(hai)
