koranindopos.com – Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka untuk menerima laporan terkait kondisi inflasi nasional serta perkembangan ekonomi daerah. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin siang dan membahas sejumlah indikator penting yang menjadi perhatian pemerintah.
Dalam laporannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional masih berada pada posisi terkendali. Angka inflasi year-on-year tercatat 2,86 persen, sementara year-to-date berada di angka 2,1 persen.
“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ujar Tito.
Tito melaporkan bahwa komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah kini menunjukkan perbaikan signifikan. Beras telah keluar dari daftar pangan bermasalah, dengan semakin banyak daerah melaporkan penurunan harga.
“Yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali, dan itu sudah dicover dengan baik oleh Menteri Pertanian Pak Amran, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Bulog bersama pemerintah daerah,” ungkapnya.
Meski demikian, kenaikan harga masih terjadi pada bawang merah, cabai, dan sedikit pada telur ayam ras. Menurut Tito, hal tersebut perlu diantisipasi pemerintah terutama untuk menjaga stabilitas harga pangan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain inflasi, Mendagri juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut Maluku Utara sebagai wilayah dengan pertumbuhan tertinggi. Sebaliknya, Papua Tengah mengalami kontraksi cukup dalam.
“Pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8 persen,” jelas Tito.
Ia menuturkan, kontraksi tersebut dipicu sejumlah faktor, termasuk tertahannya ekspor Freeport, insiden kebakaran smelter, serta longsor yang menghambat produksi.
Tito turut melaporkan realisasi pendapatan dan belanja daerah hingga 23 November 2025. Pendapatan 552 daerah rata-rata mencapai 82–83 persen, sementara belanja daerah baru terealisasi sekitar 68 persen.
“Kita mendorong tentunya belanjanya di atas 75 persen, 80 persen,” kata Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menyampaikan berbagai isu lain yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah, termasuk dukungan Kemendagri dalam Komite Percepatan Pembangunan Papua. Tito meminta Presiden Prabowo berkenan menerima jajaran terkait bersama para kepala daerah se-Papua.
“Dalam rangka percepatan pembangunan, kami berharap Bapak Presiden dapat memberikan arahan secara langsung,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan stabilitas ekonomi nasional serta percepatan pembangunan di berbagai daerah, khususnya wilayah timur Indonesia. (hai)
