koranindopos.com – Kalimantan, Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II terus mematangkan kesiapan hunian untuk Aparatur Sipil Negara pertahanan dan keamanan (ASN Hankam) serta rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala BP2P Kalimantan II, Anggoro Putro, mengungkapkan bahwa 12 dari 47 total tower hunian ASN Hankam akan siap ditempati pada akhir Juli 2024.
Anggoro menjelaskan bahwa hunian yang disiapkan bukan hanya bangunan kosong, melainkan sudah lengkap dengan perabotan dan siap fungsional. “Dari 12 tower yang sudah siap huni itu bukan sekedar bangunan saja melainkan full furnished dan fungsional. ASN yang datang cukup membawa pakaian,” ujarnya seperti dilansir dari laman RRI, Kamis (16/05/24).
Hunian ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan 2.500 ASN Hankam yang akan menjadi pionir pertama bertugas pada upacara 17 Agustus 2024. Penyelesaian pengerjaan tower lainnya akan berlanjut untuk menyambut kedatangan ASN dari September hingga Desember 2024.
Anggoro menjelaskan bahwa setiap tower memiliki 12 lantai, dengan 10 lantai digunakan sebagai hunian, sementara 2 lantai lainnya akan difungsikan sebagai area komersial dan lahan parkir. Setiap lantai memiliki 6 unit hunian, dan setiap unit yang berukuran 98 meter persegi dapat dihuni oleh 3 orang. “Untuk setiap unit dengan type 98 meter persegi memiliki 1 kamar tidur utama dan 2 kamar tidur anak. Kemudian juga ada ruang keluarga dan ruang lain yang cukup luas dan lengkap dengan perabotan. Jadi, bukan 1 kamar untuk 3 orang melainkan 1 unit dapat dihuni oleh 3 orang,” jelasnya.
Selain itu, 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri juga ditargetkan selesai pada akhir Juli 2024. PUPR berkoordinasi dengan Otorita IKN dan Kemenpan RB serta pihak terkait lainnya untuk penempatan perangkat upacara. PUPR juga mengoptimalkan pembangunan Hunian Pegawai Kementerian (HPK) tahap 2 sebanyak 14 tower untuk menampung para petugas upacara lainnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen PUPR dalam memastikan kesiapan hunian dan fasilitas bagi ASN di IKN guna mendukung kelancaran tugas dan kenyamanan tinggal para pegawai pemerintah di ibu kota baru Indonesia. (hai)
